Penambang Bitcoin Ilegal di Paraguay Ketar-ketir, Hukuman 10 Tahun Penjara Menanti

JAKARTA - Paraguay, salah satu negara di Amerika Latin itu mengambil langkah tegas untuk memerangi penambangan Bitcoin (BTC) ilegal. Berbeda dengan pendekatan pelarangan total yang diusulkan sebelumnya, pemerintah Paraguay berencana memberlakukan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi para penambang nakal.

Langkah ini merupakan upaya serius untuk melindungi sumber daya listrik negara yang berharga dari eksploitasi penambang Bitcoin ilegal. Penambangan ilegal ini diketahui telah menguras daya listrik secara besar-besaran, menyebabkan gangguan distribusi dan merugikan masyarakat umum.

Lindungi Energi Nasional

"Pemerintah telah mengirimkan rancangan undang-undang ke parlemen untuk menindak tegas penambang Bitcoin ilegal," ungkap Paula Carro, juru bicara presiden Paraguay. RUU ini tidak hanya menjatuhkan hukuman penjara maksimal 10 tahun, tetapi juga memungkinkan penyitaan peralatan penambangan seperti transformator listrik, mesin ASIC, dan lainnya.

Carro menegaskan bahwa rancangan undang-undang ini diprioritaskan karena "tujuan utamanya adalah melindungi Administrasi Listrik Nasional (ANDE) dari ancaman penambangan Bitcoin ilegal yang menguras daya listrik secara besar-besaran." Penambangan ilegal ini telah membatasi sumber daya listrik, mengganggu distribusi, dan bahkan menyebabkan pemadaman listrik di beberapa wilayah.

Upaya Paraguay dalam memerangi penambang Bitcoin ilegal bukan isapan jempol. Pada bulan September 2023, negara ini mendenda seorang penambang Bitcoin sebesar 5.000 dolar AS (sekitar Rp80 juta) karena konsumsi daya yang tidak tercatat dan biaya intervensi ANDE. Bulan Maret 2024, Paraguay berhasil menjatuhkan vonis hukum pertama terhadap dua penambang Bitcoin dan kemudian menutup fasilitas penambangan ilegal yang menghabiskan dana sebesar 1,3 juta dolar AS  (sekitar Rp20,8 miliar).

Larang Mining Bitcoin Bisa Rugikan Paraguay

Awalnya, anggota parlemen Paraguay mengusulkan rancangan undang-undang yang lebih ekstrem, yaitu melarang seluruh penambangan Bitcoin di negara ini selama 180 hari atau sampai regulasi baru diberlakukan. Namun, proposal ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada ekonomi negara.

Menurut Jaran Mellerud, salah satu pendiri dan ahli strategi penambangan di Hashlabs Mining, pelarangan total Bitcoin dapat merugikan Paraguay lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,2 triliun) setiap tahun. Hal ini karena penambang Bitcoin resmi dapat menghasilkan pendapatan signifikan bagi ANDE melalui penjualan energi berlebih.

 Penambang Bitcoin legal ini membeli energi berlebih dari ANDE dengan harga yang lebih murah, membantu meningkatkan pendapatan dan stabilitas keuangan negara.

Menyadari potensi ekonomi ini, Senator Salyn Buzarquis mengajukan deklarasi yang menyoroti manfaat ekonomi dari penjualan energi berlebih kepada penambang berlisensi. Saat ini, 45 penambang Bitcoin berlisensi di Paraguay menghasilkan 48 juta dolar AS (sekitar Rp768 juta) untuk ANDE. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 125 juta dolar AS (sekitar Rp2 triliun) pada tahun depan jika penambang meningkatkan kapasitas mereka.

Pada 10 April, Senat Paraguay menyetujui deklarasi Buzarquis, membuka jalan bagi regulasi yang lebih seimbang dan memungkinkan penambangan Bitcoin legal dan berkelanjutan, sekaligus melindungi sumber daya energi nasional.