JAKARTA - Pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan tindakan tegas terhadap penambangan Bitcoin (BTC) yang dianggap bertanggung jawab atas meningkatnya biaya listrik di negara ini.
Menurut informasi Coingape, Wakil Menteri Transisi Energi dan Transformasi Air Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, mengungkapkan bahwa negara telah kehilangan sekitar 3,4 miliar Ringgit Malaysia (722 juta Dolar AS atau setara Rp11,6 triliun) dalam pasokan listrik antara tahun 2018 hingga 2023 akibat aktivitas penambangan kripto.
Aktivitas penambangan Bitcoin merugikan baik Tenaga Nasional Berhad (TNB) maupun negara secara keseluruhan. Para penambang menganggap operasi mereka tidak dapat dilacak, dan seringkali mereka tidak memiliki meteran listrik di lokasi penambangan. Namun, penyedia listrik dapat mendeteksi konsumsi energi yang tidak biasa menggunakan berbagai metode.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, pemerintah Malaysia berencana untuk menghentikan pencurian listrik oleh para penambang kripto. Nasir menegaskan bahwa langkah ini menjadi prioritas bagi Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air. Selain itu, kementerian berusaha memfasilitasi produksi energi hijau dan terbarukan untuk mengurangi jejak karbon negara.
Negara telah mengambil tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan ilegal. Pada hari Rabu, kementerian memusnahkan barang-barang yang disita terkait pencurian listrik dan peralatan listrik tanpa sertifikat keamanan dari Komisi Energi (ST) di Balakong. Total 2.022 item dimusnahkan, termasuk mesin penambangan Bitcoin, dengan total nilai sekitar 2,2 juta Ringgit Malaysia (468.000 Dolar AS atau setara Rp7,5 miliar).
Biaya listrik selalu menjadi tantangan bagi para penambang Bitcoin. Beberapa penambang telah merelokasi operasi mereka ke Ethiopia karena biaya listrik yang sangat rendah di negara tersebut. Demikian pula, Paraguay mendukung penambang Bitcoin dengan menjual surplus energi hidro.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
