Inggris Ajak Negara Demokratis Lawan Ancaman AI dari Negara yang Dianggap Jahat

JAKARTA - Wakil Perdana Menteri Inggris, Oliver Dowden, menyerukan negara-negara demokrasi di dunia untuk bersatu menghadapi ancaman kecerdasan buatan (AI) yang digunakan negara jahat untuk mengganggu pemilihan umum dan menyebarkan disinformasi.

Dowden berada di Seoul untuk menghadiri KTT Demokrasi. Pada Senin, 18 Maret, ia mengumumkan rencana pakta pemerintah global baru yang untuk melawan penggunaan AI yang menipu oleh negara asing dalam pemilu.

Korea Selatan menjadi tuan rumah konferensi KTT Demokrasi yang ketiga, sebuah inisiatif dari Presiden AS Joe Biden yang bertujuan membahas cara untuk menghentikan kemunduran demokrasi dan erosi hak dan kebebasan.

Rincian pakta tersebut masih dalam tahap pengerjaan, tetapi Dowden mengatakan beberapa negara telah menandatanganinya, tanpa menyebutkan negara mana saja.

Mengacu pada kesepakatan perusahaan teknologi besar di Konferensi Keamanan Munich pada Februari lalu untuk mengoordinasikan tanggapan terhadap deepfake buatan AI yang sengaja menipu pemilih, Dowden mengatakan sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengikuti langkah tersebut.

"Inggris memimpin proses yang dipimpin pemerintah, kesepakatan yang dipimpin pemerintah untuk mengatasi ancaman dari AI dari negara asing," katanya dalam sebuah wawancara di Kedutaan Besar Inggris di Seoul.

Inggris telah terlibat dalam perdebatan tentang foto editan Kate Midleton, Putri Wales, di mana dia meminta maaf setelah beberapa organisasi berita terkemuka, dan menarik foto tersebut dengan alasan analisis pasca-publikasi yang menunjukkan bahwa foto itu tidak memenuhi standar editorial.

Dowden mengatakan insiden itu "benar-benar terpisah" dari risiko misinformasi dari "negara asing jahat" yang berusaha mengganggu pemilihan umum yang demokratis.

“Pakta  ini bukan tentang politik internal masing-masing negara, itu hak negara bangsa," kata Dowden.

Dowden mengatakan risiko dari AI muncul di tengah tantangan lain terhadap kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia.

"Bagi saya, ancaman nomor satu terhadap demokrasi saat ini adalah perang yang sedang terjadi di Ukraina," katanya. "Itu sebabnya saya pikir diskusi yang terjadi hari ini memiliki keunggulan tambahan, karena ancaman yang kita hadapi terhadap demokrasi saat ini."

Dowden mengatakan dia sangat prihatin tentang laporan transfer senjata dari Korea Utara ke Rusia, dan meminta Moskow untuk berhenti mengganggu di semenanjung Korea.

Pyongyang dan Moskow telah menjalin hubungan yang lebih dekat sejak pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Rusia pada September lalu dan berjanji untuk memperdalam hubungan militer. Mereka membantah tuduhan Barat bahwa Korea Utara memasok Rusia dengan peluru artileri dan rudal yang digunakan dalam invasi Putin ke Ukraina.