China Bidik Pelaku Kejahatan Siber yang Gunakan Blockchain dan Metaverse

JAKARTA - Supreme People’s Procuratorate (SPP) China, otoritas penuntut tertinggi di negara tersebut, tengah membidik para pelaku kejahatan yang menggunakan blockchain dan proyek metaverse untuk aktivitas ilegal dalam upaya menangani lonjakan kejahatan siber. SPP menyatakan keprihatinannya atas peningkatan penipuan online, kekerasan siber, dan pelanggaran informasi pribadi.

SPP melaporkan peningkatan signifikan dalam kejahatan siber yang dilakukan di blockchain dan di dalam metaverse. Para pelaku kriminal semakin menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang, sehingga sulit untuk melacak kekayaan mereka yang terkait dengan aktivitas ilegal tersebut.

Ge Xiaoyan, wakil jaksa agung dari SPP, menyatakan bahwa tuduhan penipuan telekomunikasi terkait kejahatan siber telah meningkat sebesar 64 persen secara tahunan. Sementara kejahatan terkait blockchain sedang meningkat, kejahatan tradisional seperti perjudian, pencurian, skema piramida, dan pemalsuan juga telah berkembang ke dunia siber.

Xiaoyan menekankan bahwa tuduhan terkait pencurian internet telah meningkat hampir 23%, sementara tuduhan terkait pemalsuan dan penjualan barang-barang inferior secara online melonjak hampir 86%.

Jaksa telah melakukan tuduhan terhadap 280.000 individu dalam kasus kejahatan siber antara Januari dan November. Ini mencerminkan peningkatan sebesar 36% secara tahunan, yang menyusun 19% dari semua kejahatan pidana, seperti yang dilaporkan oleh Xiaoyan.

Zhang Xiaojin, direktur Prokuraturat Keempat SPP, juga memperingatkan warga negara dan peserta aset digital tentang penipuan investasi dalam ekonomi kripto lokal.

Xiaojin menyoroti peningkatan kejahatan siber baru menggunakan metaverse, blockchain, dan platform opsi biner, menyatakan bahwa mata uang digital telah menjadi titik panas untuk aktivitas-aktivitas tersebut, menekankan perlunya kewaspadaan yang lebih tinggi.

Upaya China untuk memberantas kejahatan terkait aset digital berbeda dengan Hong Kong. Wilayah administratif khusus China tersebut mengambil pendekatan yang berbeda dengan menerapkan regulasi yang ramah terhadap kripto untuk mengatur ekosistem aset digitalnya dan melindungi investor tanpa menghambat inovasi.

People’s Bank of China (PBoC) menanggapi masalah terkait regulasi mata uang kripto dan keuangan terdesentralisasi dalam laporan stabilitas keuangannya yang terbaru. Bank sentral China menyiapkan sebuah bagian terpisah untuk aset kripto dalam laporan tersebut, menekankan perlunya industri ini diatur dengan menggunakan upaya bersama oleh negara-negara berbeda.

Pada tahun 2021, PBoC secara resmi mengumumkan langkah-langkah untuk melawan adopsi kripto di daratan China, mendorong koordinasi antar-departemen yang lebih kuat dalam memberantas aktivitas kripto di negara tersebut. Meskipun larangan tersebut mencakup hampir semua transaksi kripto dan penambangan kripto, daratan China tetap menjadi pusat penambangan kripto yang besar hingga kini.