Peneliti Sarankan Pemerintah Kendalikan Penggunaan AI dengan Mengontrol Akses ke Perangkat Keras
Ilustrasi kecerdasan buatan (AI) yang jahat (foto: x )

Bagikan:

JAKARTA - Sebuah tim peneliti dari OpenAI, Cambridge, Oxford, dan beberapa universitas dan lembaga lainnya telah mencapai kesimpulan bahwa satu-satunya cara untuk melawan penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang jahat mungkin adalah dengan terus mengembangkan AI yang lebih kuat dan menyerahkannya kepada pemerintah.

Dalam makalah berjudul "Computing power then governance of artificial intelligence," para ilmuwan menyelidiki tantangan-tantangan saat ini dan potensial di masa depan yang terlibat dalam mengatur penggunaan dan pengembangan AI.

Argumen utama dalam makalah ini adalah bahwa satu-satunya cara untuk mengendalikan siapa yang memiliki akses ke sistem AI yang paling kuat di masa depan adalah dengan mengendalikan akses ke perangkat keras yang diperlukan untuk melatih dan menjalankan model-model tersebut.

Dalam konteks ini, "compute" merujuk pada perangkat keras dasar yang diperlukan untuk mengembangkan AI seperti GPU dan CPU.

Para peneliti mengusulkan bahwa cara terbaik untuk mencegah orang menggunakan AI untuk menyebabkan kerusakan adalah dengan memutus akses mereka dari sumbernya. Ini menyiratkan bahwa pemerintah perlu mengembangkan sistem untuk memantau pengembangan, penjualan, dan operasi perangkat keras yang dianggap penting untuk pengembangan AI yang canggih.

 

Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang naif atau tidak tepat dalam mengatur akses ke perangkat keras membawa risiko signifikan dalam hal privasi, dampak ekonomi, dan sentralisasi kekuasaan.

Para peneliti juga mencatat bahwa kemajuan baru-baru ini dalam pelatihan yang efisien dalam komunikasi bisa menyebabkan penggunaan "compute" terdesentralisasi untuk melatih, membangun, dan menjalankan model-model AI. Hal ini dapat membuat semakin sulit bagi pemerintah untuk menemukan, memantau, dan menutup perangkat keras yang terkait dengan upaya pelatihan ilegal.

Menurut para peneliti, hal ini bisa membuat pemerintah tidak memiliki pilihan selain mengambil sikap perlombaan senjata terhadap penggunaan ilegal AI. "Masyarakat harus menggunakan compute yang lebih kuat dan dapat diatur secara tepat waktu dan bijaksana untuk mengembangkan pertahanan terhadap risiko-risiko baru yang ditimbulkan oleh compute yang tidak teratur."