The Fed Diduga Lakukan Operasi Rahasia untuk Tumbangkan Industri Kripto, Ini Kata Jamse Murphy

JAKARTA - Pengacara kripto terkenal James Murphy mengungkapkan adanya tindakan anti-kripto yang dilakukan secara halus oleh Federal Reserve Amerika Serikat (Fed) terhadap perusahaan kustodi kripto, Custodia Bank. Melalui unggahan di platform X (sebelumnya Twitter), Murphy menyebut upaya ini sebagai "Operasi Chokepoint 2.0" yang terkoordinasi oleh lembaga pemerintah AS.

Menurut Murphy, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) bukan satu-satunya entitas yang mengambil tindakan hukum terhadap bisnis yang didukung oleh kripto. Fed juga terlibat dalam operasi ini dengan menolak aplikasi akun "master" Custodia Bank.

Akun "master" Fed adalah rekening bank yang memungkinkan lembaga keuangan menggunakan Sistem Federal Reserve untuk kliring cek, transfer dana, dan pembayaran automated clearing house (ACH). Akun ini sangat penting bagi perusahaan kripto untuk beroperasi secara efisien dan aman.

Custodia Bank, yang merupakan bank khusus yang berbasis di Wyoming, menggugat Fed karena gagal menyetujui aplikasi akun "master"-nya meskipun telah melewati pemeriksaan menyeluruh oleh cabang Kansas dari bank sentral tersebut. Dengan status lembaga deposito berperingkat Wyoming, Custodia Bank memenuhi persyaratan untuk mengoperasikan akun "master" berdasarkan hukum federal.

Kendati  begitu, aplikasi Custodia Bank menghadapi ketidakpastian yang berkepanjangan selama 20 bulan. Kemudian, delapan bulan setelah perusahaan kustodi kripto tersebut mengajukan gugatan di pengadilan, aplikasinya ditolak. Alasan penolakan tersebut antara lain adalah kurangnya kerangka persyaratan modal, adanya celah manajemen risiko, dan kurangnya pengalaman perbankan yang relevan dari tim manajemen.

Murphy mencatat bahwa SEC AS menggunakan strategi serupa dalam petisi pembuatan peraturan terhadap Coinbase, salah satu bursa kripto terbesar di dunia. Petisi tersebut meminta Coinbase untuk memberikan informasi tentang produk-produk kripto yang ditawarkan kepada pelanggannya, termasuk aspek-aspek teknis, keamanan, dan risikonya.

Operasi Chokepoint 2.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya terorganisir oleh badan keuangan untuk merusak integritas dan adopsi aset digital di AS. Istilah ini merujuk pada Operasi Choke Point 1.0 yang dilakukan pada 2013 di bawah pemerintahan Obama. Operasi tersebut bertujuan untuk mengurangi dan membatasi hubungan bisnis perusahaan ke sektor industri yang dianggap memiliki risiko tinggi, seperti keterlibatan dengan sektor senjata, obat-obatan terlarang, pornografi, perjudian, dan lain-lain.

Operasi ini memicu kontroversi karena dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan bisnis yang berpotensi merugikan perusahaan lain yang sah dan dianggap sebagai bentuk diskriminasi pada sektor industri tertentu. Operasi ini pun dihentikan pada 2017.

Murphy berpendapat bahwa Operasi Choke Point 2.0 berbeda dari Operasi Choke Point 1.0. Di edisi kedua, operasi ini lebih terstruktur dan terang-terangan. "Di 2.0, semuanya terjadi di depan mata, dalam bentuk pembuatan aturan, panduan tertulis, dan blog. Tindakan keras kripto saat ini dijual sebagai masalah 'keamanan dan kesehatan' bagi bank, dan bukan hanya masalah risiko reputasi," kata Murphy.

Operasi Choke Point 2.0 telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas kripto, yang menganggapnya sebagai upaya untuk mematikan industri kripto di AS. Industri kripto di AS telah menghadapi berbagai tantangan, seperti peraturan yang tidak jelas, persaingan global yang ketat, dan kurangnya dukungan dari bank-bank besar. Dengan adanya Operasi Choke Point 2.0, industri kripto di AS mungkin akan semakin sulit untuk berkembang dan bersaing.