XRP dan TON Makin Bersinar di Dubai Setelah Mendapat Pengakuan dari Otoritas Keuangan Setempat

JAKARTA - XRP dan Toncoin (TON) resmi menjadi aset kripto yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA), regulator keuangan di Dubai International Financial Centre (DIFC), zona ekonomi khusus di Dubai. Kedua aset kripto ini bergabung dengan Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Litecoin (LTC) yang sudah lebih dulu mendapat pengakuan dari DFSA.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal pemberitahuan ini dikeluarkan dan berlaku hingga ada perubahan lebih lanjut. Dengan demikian, perusahaan aset kripto yang beroperasi di DIFC dapat menawarkan layanan aset virtual dengan menggunakan XRP dan TON kepada pelanggan mereka.

Mengomentari catatan positif tersebut, Brad Garlinghouse, CEO Ripple, mengapresiasi langkah DFSA ini. Ia mengatakan bahwa Dubai terus menjadi pemimpin global dalam hal regulasi aset virtual dan mengutamakan inovasi.

Pengakuan terhadap TON juga bertepatan dengan pencapaian rekor dunia untuk kecepatan jaringan oleh tim TON. Dalam uji coba, jaringan TON berhasil melakukan sekitar 42 juta transaksi dalam 12 menit, dengan kecepatan maksimum mencapai 108.409 transaksi per detik. Saat ini, harga koin TON berada di sekitar $ 2,20 (Rp34.624) per koin.

Informasi saja, DFSA telah meluncurkan kerangka kerja komprehensif untuk mengatur layanan keuangan dengan token kripto sejak 1 November 2022. Kerangka kerja ini mengikuti pengenalan kampanye Token Investasi oleh DFSA pada Oktober 2021.

Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk mendorong inovasi dengan cara yang terukur, bertanggung jawab, dan transparan sambil tetap memenuhi tujuan regulasi DFSA.

Sejak diluncurkan, kerangka kerja ini telah menarik minat yang besar berbagai perusahaan. Tercatat lebih dari 100 perusahaan yang tertarik untuk berbisnis dengan menggunakan kripto, baik itu untuk infrastruktur layanan keuangan maupun untuk penawaran investasi.

Tidak hanya itu, DFSA akan segera meluncurkan proposal berikutnya yang berfokus pada dompet penyimpanan kripto kustodian, masalah kejahatan keuangan, mekanisme konsensus Proof of Stake (PoS), dan manajemen dana.