Bursa Kripto Kraken Akan Serahkan Data Pengguna kepada IRS

JAKARTA – Salah satu bursa kripto terkemuka asal Amerika Serikat, dilaporkan akan memberikan data pengguna mereka ke badan pajak AS, Internal Revenue Service (IRS), pada bulan depan.

Sebelumnya, Kraken  sudah mendapat perintah pengadilan pada bulan Juni 2023. Data tersebut berkaitan dengan pengguna Kraken yang melakukan transaksi di atas 20.000 dolar AS (Rp318 juta) antara tahun 2016 dan 2020.

Sebelumnya, perseteruan hukum antara Kraken dan IRS dimulai pada Mei 2021 ketika pengadilan federal memberikan otorisasi kepada agen pajak tersebut untuk mengeluarkan surat panggilan kepada Kraken. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi penghindaran pajak di antara pengguna bursa tersebut. Kraken awalnya menolak permintaan ini.

Setelah beberapa persidangan di pengadilan, Kraken berhasil meyakinkan pengadilan untuk secara signifikan mengurangi cakupan informasi yang harus mereka berikan, serta jumlah pengguna yang terkena dampak.

Menurut perintah pengadilan bulan Juni, Kraken harus memberikan informasi pengguna seperti nama, tanggal lahir, ID wajib pajak, alamat, nomor telepon, alamat email, dan riwayat transaksi untuk pengguna dengan transaksi di atas 20.000 dolar AS dalam satu tahun antara tahun 2016 hingga 2020.

Sebelumnya, permintaan IRS mencakup data pengguna yang lebih luas, termasuk alamat IP, informasi pekerjaan, sumber kekayaan, nilai kekayaan bersih, dan detail perbankan. Pengadilan menolak akses IRS ke informasi ini.

Jumlah pengguna Kraken yang diminta IRS telah dikurangi menjadi 42.017, turun dari 59.331 pengguna. Kraken memberi tahu pengguna yang terkena dampak melalui surel minggu ini bahwa mereka berencana untuk membagikan data mereka dengan IRS pada awal November.

IRS Incar Perusahaan Kripto

IRS juga telah menargetkan perusahaan kripto besar lainnya seperti Circle dan Poloniex dengan panggilan John Doe untuk mengungkap potensi penghindaran pajak di antara pengguna mereka.

Sejumlah ahli industri berpendapat bahwa panggilan ini mencederai privasi pengguna dan terlalu jauh masuk ke dalam cakupan data keuangan pribadi yang sensitif. Yang lain berpendapat bahwa lembaga pajak memiliki hak untuk meminta informasi transaksi yang relevan untuk menegakkan kepatuhan pajak.

Penting untuk diingat bahwa jika Anda seorang trader kripto di Amerika Serikat, IRS mungkin sudah mengetahui siapa Anda dan sejauh mana Anda sebagai trader. Wajar jika IRS ingin memeriksa data para trader untuk melihat apakah pengguna telah membayarkan pajak pendapatan dari investasi aset kripto atau tidak. Pajak kripto adalah masalah yang kompleks karena kurangnya aturan yang jelas dari IRS, terutama terkait berbagai jenis aktivitas kripto harus dilaporkan.