JAKARTA – Lembaga riset America First Policy Institute (AFPI) baru-baru ini mengeluarkan peringatan serius terkait potensi bahaya yang terkait dengan transisi uang fiat ke mata uang digital bank sentral (CBDC). Dalam sebuah laporan yang ditulis oleh Michael Faulkender dan David Vasquez, AFPI menggarisbawahi kemungkinan risiko terkait penerbitan langsung dolar digital oleh Federal Reserve.
Dalam laporan tersebut, AFPI memperingatkan bahwa memperkenalkan CBDC dapat membuka akses tak tertandingi pemerintah ke semua transaksi keuangan individu, yang pada gilirannya dapat mengikis privasi warga negara. Mereka mengaitkan hal ini dengan kekhawatiran atas paparan data baru-baru ini dari IRS (Internal Revenue Service), yang menunjukkan potensi ketidakmampuan badan-badan federal dalam mengelola data transaksi warga Amerika dengan aman.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa CBDC dapat membuka pintu bagi pihak berwenang untuk mengisolasi kelompok-kelompok tertentu dalam dunia keuangan. Mereka memberikan contoh dari Operasi Choke Point pada era Obama sebagai ilustrasi potensi risiko ini. Operasi ini menyaksikan dorongan rahasia terhadap bank-bank untuk mengakhiri hubungan dengan entitas-entitas seperti pemberi pinjaman dan penjual senjata.
Laporan AFPI mencatat, "Tindakan pemerintah federal selama Operasi Choke Point menggarisbawahi inti dari masalah ini, yaitu pemberian wewenang penuh kepada pemerintah federal untuk melangkahi hukum dalam mengakses dan menyensor privasi dan aset keuangan warga Amerika."
BACA JUGA:
Para penulis laporan ini, Faulkender dan Vasquez, menyoroti bahaya dari memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada pemerintah federal. Mereka menekankan bahwa pemberian kekuasaan seperti ini dapat mengakibatkan pelanggaran privasi dan otonomi warga Amerika serta potensi penghindaran proses hukum yang seharusnya ada.
Laporan tersebut juga menyoroti keraguan terhadap kemampuan Federal Reserve untuk meluncurkan CBDC, mengacu pada kejadian-kejadian seperti inflasi yang tinggi dan kejatuhan bank-bank besar pada paruh pertama tahun 2023. Hal ini mengarahkan para penulis untuk berpendapat bahwa keputusan tentang dolar digital seharusnya menjadi tanggung jawab Kongres, bukan The Fed.
AFPI dengan tegas menyuarakan perlunya kejelasan dalam hal ini dan menekankan bahwa Federal Reserve tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan CBDC tanpa persetujuan Kongres. Oleh karena itu, mereka mendesak Kongres untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur dan membatasi penciptaan serta penggunaan CBDC.
Secara keseluruhan, laporan AFPI menyampaikan bahwa meskipun inovasi dalam pembayaran mungkin memiliki manfaatnya, namun manfaat tersebut tidak seharusnya mengorbankan konsolidasi kontrol fiskal yang diberikan oleh otoritas Federal Reserve. Dua penulis laporan ini menyerukan kepada Kongres untuk mengatur batasan dalam upaya Federal Reserve untuk meluncurkan mata uang digital, sembari menggarisbawahi risiko serius terhadap privasi dan otonomi individu.
Sentimen serupa juga muncul dari beberapa tokoh terkemuka, termasuk anggota kongres AS Warren Davidson, calon presiden 2024 Vivek Ramaswamy, serta kandidat presiden Robert F. Kennedy Jr. dan Ron DeSantis. Kritik terhadap CBDC semakin nyaring di tengah sorotan terhadap perubahan besar dalam sistem keuangan dan privasi keuangan.
