Departemen Kehakiman AS Ajukan Banding untuk Blokir Larangan Komunikasi antara Pejabat Pemerintah dan Perusahaan Media Sosial

JAKARTA - Departemen Kehakiman AS pada Senin 10 Juli berupaya menghalangi putusan seorang hakim yang melarang beberapa lembaga dan pejabat federal berkomunikasi dengan perusahaan media sosial mengenai pemoderasian konten di platform mereka. Keputusan ini berasal dari gugatan yang didukung oleh Partai Republik terhadap pemerintahan Presiden AS, Joe Biden.

Departemen tersebut meminta Pengadilan Banding AS yang berbasis di New Orleans, yaitu Pengadilan Sirkuit AS ke-5, untuk mengeluarkan penangguhan terhadap perintah yang dikeluarkan minggu lalu oleh Hakim Terry Doughty yang berbasis di Louisiana.

Badan-badan federal termasuk Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan dan FBI tidak dapat berbicara dengan perusahaan media sosial "dengan tujuan mendorong, menganjurkan, memberi tekanan, atau mempengaruhi dalam cara apapun penghapusan, penghapusan, penekanan, atau pengurangan konten yang mengandung kebebasan berbicara yang dilindungi," demikian putusan Doughty.

Injungsi sementara hakim tersebut merupakan kemenangan bagi jaksa agung Partai Republik Louisiana dan Missouri, yang telah menuduh administrasi tersebut dalam gugatan hukum tidak sah menggunakan pandemi COVID-19 dan ancaman disinformasi untuk membatasi pandangan yang tidak sejalan dengan pemerintah. Doughty diangkat oleh mantan Presiden Partai Republik Donald Trump.

Perintah tersebut mengacu pada pidato yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi AS, yang melarang pemerintah melakukan "pembatasan kebebasan berbicara."

Departemen Kehakiman dalam banding tersebut meminta penangguhan sementara dalam proses banding atas injungsi sementara hakim tersebut.

Perintah Doughty secara khusus menyebutkan beberapa pejabat termasuk Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dan Jen Easterly, yang memimpin Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur.

Pejabat AS mengatakan bahwa dengan menghubungi perusahaan media sosial, mereka bertujuan untuk mengurangi disinformasi tentang pemilihan Amerika dan vaksin COVID untuk mencegah kematian yang dapat dicegah.

"Injungsi tersebut mengancam untuk menghambat perilaku yang sepenuhnya sah ini dan menempatkan Kekuasaan Kehakiman dalam posisi yang tidak bisa dipertahankan sebagai pengawas komunikasi Cabang Eksekutif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pemisahan kekuasaan," demikian pengajuan Departemen Kehakiman, yang merujuk pada pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintahan AS sesuai Konstitusi.

Perintah hakim tersebut membuat beberapa pengecualian untuk komunikasi antara pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk untuk memberi peringatan tentang risiko keamanan nasional dan kegiatan kriminal.