Delapan Negara Eropa Tengah dan Timur Minta Perusahaan Teknologi Tangkal Disinformasi

JAKARTA - Delapan negara di Eropa Tengah dan Timur, termasuk Ukraina, telah meminta perusahaan teknologi besar di seluruh dunia untuk mengambil tindakan dalam memerangi disinformasi di platform media sosial mereka yang dianggap mempengaruhi perdamaian dan stabilitas.

Dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani oleh para perdana menteri masing-masing, negara-negara tersebut mengatakan platform teknologi seperti Facebook milik Meta harus mengambil tindakan konkret seperti menolak pembayaran dari individu yang dikenai sanksi dan mengubah algoritma untuk mempromosikan akurasi daripada keterlibatan pengguna.

"Manipulasi dan intervensi informasi asing, termasuk disinformasi, sedang digunakan untuk merusak negara kami, melemahkan demokrasi kami, menggagalkan akses Moldova dan Ukraina ke Uni Eropa, dan melemahkan dukungan kami terhadap Ukraina dalam perang agresi Rusia," tulis surat tersebut, yang dikutip Reuters

"Perusahaan teknologi besar harus waspada dan menolak digunakan sebagai sarana untuk memajukan tujuan semacam itu. Mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk menyebarkan propaganda atau disinformasi yang mempromosikan perang, membenarkan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau bentuk kekerasan lainnya."

Surat tersebut ditandatangani oleh perdana menteri Ukraina, Moldova, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, Estonia, Latvia, dan Lithuania, dan dirilis oleh kantor perdana menteri Republik Ceko.

Meta mengatakan telah memperkuat kapasitas pemeriksaan fakta di Eropa Timur dan telah mengambil sejumlah langkah lain untuk melawan penyebaran informasi yang salah terkait perang di Ukraina, serta menurunkan peringkat konten dari media yang dikendalikan negara Rusia.

"Kami menghapus informasi yang salah jika diperkirakan akan menimbulkan bahaya atau kekerasan yang tidak dapat dihindari, dan bekerja dengan mitra pemeriksa fakta independen untuk membantah klaim palsu lainnya dan menunjukkan mereka lebih rendah di Feed, sehingga lebih sedikit orang melihatnya," kata juru bicara Meta.

"Kami juga membatasi akses ke RT dan Sputnik (media Rusia) di seluruh UE dan Ukraina, dan menambahkan label ke setiap pos di Facebook yang berisi tautan ke situs web mereka, sehingga orang tahu sebelum mereka mengklik atau membaginya. Kami terus berkonsultasi dengan pemerintah di Eropa Tengah dan Timur untuk menangani masalah ini."

Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi (CCIA), yang anggotanya termasuk Meta, Twitter, dan Google, antara lain, mengatakan mendukung tindakan untuk melawan disinformasi seperti Digital Services Act (DSA) Eropa.

"Kami percaya bahwa implementasi yang tepat dari DSA, dikombinasikan dengan Kode Praktik UE terbaru tentang Disinformasi, adalah kunci untuk meningkatkan perlawanan terhadap disinformasi," kata Christian Borggreen, Wakil Presiden Senior dan Kepala CCIA Europe, dalam menjawab pertanyaan dari Reuters.

Seorang juru bicara pemerintah Republik Ceko tidak segera menanggapi pertanyaan tentang siapa yang menerima surat tersebut.

Surat tersebut menyatakan bahwa desain algoritma harus lebih transparan, dan publik harus mengetahui kebijakan platform dan penegakan hukumnya.

Platform-platform tersebut harus menunjuk cukup staf dan memperuntukkan pendanaan untuk moderasi konten, menangani ancaman yang semakin meningkat dari deepfake dan disinformasi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, kata surat tersebut.

"Ini adalah panggilan untuk bertindak karena manipulasi dan interferensi informasi asing, termasuk kampanye disinformasi, mengancam demokrasi, stabilitas, dan keamanan nasional," kata surat tersebut.

"Perusahaan teknologi besar memiliki kekuatan untuk menjadi sekutu vital dalam upaya kita bersama untuk menangani serangan informasi yang bersifat musuh terhadap demokrasi dan tatanan berbasis aturan internasional."