TikTok Tuding Komisi Eropa Tak Konsultasi Soal Larangan Aplikasi di Ponsel Pegawai

JAKARTA - TikTok menuduh Komisi Eropa gagal berkonsultasi dengannya mengenai keputusan untuk melarang aplikasi berbagi video pendek asal China tersebut dari ponsel staf atas dasar keamanan siber, sebuah langkah yang kemudian diikuti oleh badan EU lainnya.

Aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance ini menghadapi pengawasan yang semakin ketat dari pihak berwenang Barat atas kekhawatiran bahwa pemerintah China dapat menggunakannya untuk mengumpulkan data netizen. Beijing secara teratur membantah memiliki niat seperti itu.

Pada Kamis, 23 Februari, badan eksekutif EU dan Dewan Uni Eropa, yang membahasa hal ini bersama perwakilan negara anggota untuk menetapkan prioritas kebijakan, mengumumkan bahwa staf juga akan diminta untuk menghapus TikTok dari perangkat seluler pribadi yang memiliki akses ke layanan korporat. TikTok mengatakan bahwa mereka tidak pernah dihubungi oleh lembaga tersebut sebelum keputusan diambil.

"Jadi kami benar-benar beroperasi di bawah awan. Dan kurangnya transparansi dan kurangnya proses yang semestinya. Sejujurnya kita mengharapkan adanya jenis keterlibatan dalam masalah ini," kata Caroline Greer, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah TikTok, seperti dikutip Reuters.

Dia mengatakan bahwa dirinya tidak dapat merespons kekhawatiran keamanan siber dari badan tersebut karena mereka belum menjelaskannya secara terperinci.

Komisi Eropa menunjuk pada komentar kepala industri UE, Thierry Breton, dalam konferensi pers pada Kamis lalu, di mana dia mengatakan bahwa badan eksekutif UE tidak perlu memberikan alasan untuk keputusan yang diambil untuk memastikan fungsi yang benar.

"Pemberhentian penggunaan TikTok adalah keputusan internal yang murni untuk alasan keamanan siber guna melindungi data dan staf Sekretariat Jenderal Dewan. Karena GSC tidak memiliki hubungan kontrak dengan TikTok, tidak ada kewajiban untuk berkonsultasi atau memberi tahu mereka," kata pejabat UE.

Greer mengatakan CEO TikTok, Shou Zi Chew, yang bertemu dengan Breton dan komisioner lainnya di Brussels pada Januari, "cemas dan sedikit bingung".

"Selalu siap dan merespon Komisi... Kami telah menghubungi mereka untuk pertemuan dalam bentuk apa pun yang mereka inginkan."

Greer juga mengatakan badan-badan EU lainnya harus melakukan penelitian mereka sendiri sebelum mengambil keputusan tentang aplikasi tersebut. TikTok dilarang di perangkat milik pegawai Pemerintah AS dan juga di India. Parlemen Eropa belum mengambil langkah serupa.