Bagikan:

JAKARTA - Menteri Digital dan Transportasi Jerman Volker Wissing belum lama ini dikabarkan bertemu CEO Twitter Elon Musk. Jerman mau Twitter bisa ikut memerangi disinformasi.

Dikonfirmasi oleh seorang juru bicara Kementerian Digital dan Transportasi Jerman, pertemuan itu mengharapkan Twitter secara sukarela mematuhi komitmen untuk memerangi disinformasi.

Serta mematuhi Undang-Undang Layanan Digital (DSA) di masa depan, yang disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa (UE) dan anggota parlemen pada April 2022, mengharuskan platform online berbuat lebih banyak mengawasi internet pada konten ilegal.

Hasilnya, Musk meyakinkan Wissing Twitter tidak akan mundur dari pertarungan disinformasi. Diketahui,

DSA diimplementasikan pada November tahun lalu, dirancang untuk memastikan lingkungan online tetap menjadi tempat yang aman, sembari menjaga kebebasan berekspresi.

DSA menargetkan jejaring sosial utama untuk mematuhinya, dimana mereka akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi pengguna dari risiko seperti disinformasi yang berbahaya.

Twitter dan platform online yang sangat besar lainnya memiliki waktu hingga pertengahan Juni 2023 untuk sepenuhnya mematuhi undang-undang tersebut.

Namun, juru bicara Kementerian Digital dan Transformasi Jerman menegaskan, kesepakatan dengan Musk benar-benar harus dipatuhi bedasarkan DSA, dan tanpa pengecualian.

"Dengan Undang-Undang Layanan Digital, kami telah menetapkan aturan yang jelas di tingkat UE untuk mengambil tindakan terhadap konten ilegal, meningkatkan disinformasi, dan bot di jejaring sosial," ungkap juru bicara kementerian tersebut kepada ArsTechnica, Sabtu, 7 Januari.

"Perusahaan bertanggung jawab di sini sehingga pengguna dapat menggunakan jaringan dengan aman," imbuhnya.

Selama beberapa bulan ke depan, pemerintah Jerman akan terus mengawasi Twitter. Sebagai informasi, Musk dalam beberapa bulan terakhir dikritik tanpa henti karena penggunaan pribadinya atas Twitter, dengan men-tweet teori konspirasi dari akunnya, serta keputusan resmi yang dia buat sebagai CEO Twitter, seperti menghapus kebijakan misinformasi COVID-19.

Photo by Souvik Banerjee on Unsplash