Google Usulkan ke Komite Pemilu AS untuk Hilangkan Tanda Spam pada Konten Email Partai Politik

JAKARTA - Pada Kamis, 11 Agustus, Komisi Pemilihan Federal AS menyetujui proposal baru dari Google untuk menjaga agar email kampanye tidak ditandai sebagai spam.

Rencana Google ini pertama kali dilaporkan oleh Axios pada bulan Juni. Proposal ini  akan memungkinkan kandidat, komite partai politik, dan komite aksi politik kepemimpinan untuk mengajukan program yang akan membuat pesan mereka dikecualikan dari sistem deteksi spam Gmail.

Meskipun Google tidak memerlukan FEC untuk menyetujui rencana tersebut sebelum meluncurkannya, Google meminta pemungutan suara awal musim panas ini untuk memastikan program tersebut tidak berisiko melanggar peraturan pemilu saat ini. Dalam putusannya pada Kamis, FEC mengkonfirmasi bahwa rencana Google itu legal.

“Saya kesulitan mengatasi fakta bahwa ini adalah manfaat unik yang ditawarkan kepada komite politik, dan hanya komite politik,” kata komisaris Ellen L. Weintraub selama pertemuan terbuka FEC pada Kamis, seperti dikutip The Verge. Karena eksklusivitas program, Weintraub menyamakannya dengan Google yang menawarkan kontribusi "dalam bentuk barang" sendiri kepada kelompok politik.

Google mengumumkan rencana penyaringan konten politiknya tak lama setelah sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa perusahaan secara tidak proporsional menandai email penggalangan dana Partai Republik sebagai spam jika dibandingkan dengan para anggota parlemen dan kandidat Partai Demokrat.

Studi ini membuat marah GOP dan mengilhami serangkaian pernyataan kritis dan undangan untuk Kent Walker, chief legal officer Google, untuk menjelaskan keputusan penyaringan perusahaan dalam pertemuan pribadi di Capitol Hill.

“Tujuan kami selama program percontohan ini adalah untuk menilai cara-cara alternatif untuk mengatasi masalah dari pengirim massal, sambil memberikan kontrol yang jelas kepada pengguna atas kotak masuk mereka untuk meminimalkan email yang tidak diinginkan,” kata José Castaneda, juru bicara Google,  dalam sebuah pernyataan kepada The Verge pada  Kamis lalu.

“Kami akan terus memantau umpan balik saat uji coba diluncurkan untuk memastikannya memenuhi tujuannya,”  tambahnya.

Namun belum diketahui secara pasti, apakah fitur penghalang spam dari pesan email parpol di AS ini juga akan diterapkan di seluruh dunia, termasuk Indonesia.