Pemerintahan AS Perluas Kekuasaan CIA untuk Tangani Drone yang Ancam Keselamatan dan Penerbangan
Terdapat ribuan drone yang membahayakan keselamatan warga AS. (foto; dok. pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Anggota parlemen dan liga-liga olahraga AS pada Kamis, 14 Juli mendukung upaya Gedung Putih untuk memperluas kekuasaan dari Kongres dalam mendeteksi dan menonaktifkan drone yang mengancam.

Kongres pada tahun 2018 memperluas wewenang Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menonaktifkan atau menghancurkan drone yang mengancam, yang secara resmi dikenal sebagai sistem pesawat tak berawak (UAS). Tetapi pemerintahan Joe Biden mengatakan Kongres perlu memperbarui otoritas yang ada dan memperluas kekuatannya ketika jumlah drone yang terdaftar melonjak. Otoritas drone 2018 itu akan berakhir pada Oktober.

Pemerintahan Biden ingin memperluas kekuatan pendeteksian dan penghancuran pesawat tak berawak ke badan-badan seperti CIA dan Departemen Luar Negeri untuk melindungi fasilitas AS karena para pejabat mengatakan pesawat tak berawak menelan biaya jutaan dolar dalam masalah penundaan penerbangan di bandara AS.

Senator Gary Peters, anggota Kongres dari Partai Demokrat yang memimpin Komite Keamanan Dalam Negeri, mengatakan pada sidang pada Kamis lalu bahwa ia berencana untuk merilis undang-undang yang diusulkan dalam beberapa minggu mendatang guna memperluas otoritas yang ada dan "memperkuat otoritas kontra-UAS untuk mengatasi ancaman ini dengan lebih baik."

Pada Kamis lalu, National Football League, Major League Baseball, NCAA dan NASCAR juga mengirim surat bersama kepada Kongres untuk mendukung proposal pemerintahan Biden, mengatakan perluasan otoritas drone "akan memainkan peran penting dalam membantu memastikan keamanan acara olahraga besar, termasuk keselamatan jutaan penggemar Amerika yang menghadiri acara ini setiap tahun."

Wakil Asisten Jaksa Agung Brad Wiegmann mengatakan kepada Senat pada Kamis lalu bahwa "pertemuan massal di luar ruangan, seperti stadion olahraga terbuka, sangat rentan terhadap serangan pesawat tak berawak."

Gedung Putih ingin memperluas kekuasaan untuk mendeteksi dan menghancurkan atau menonaktifkan drone yang mengancam ke Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) untuk bandara dan US Marshals Service untuk transportasi tahanan.

Pejabat DHS Samantha Vinograd mengatakan TSA sejak 2021 "telah melaporkan hampir 2.000 penampakan drone di dekat bandara AS, termasuk serangan di bandara utama hampir setiap hari."

Dia menambahkan bahwa "sejak 2019, insiden drone telah menyebabkan bandara AS menghentikan operasi sepenuhnya tiga kali, dan pada tahun 2021, lebih dari 30 penangguhan penerbangan sebagian operasi - yang mengakibatkan jutaan dolar kerugian ekonomi."

Liga olahraga memuji rencana Biden untuk "menerapkan program percontohan yang memperluas otoritas kontra-drone, di bawah pengawasan dan pelatihan yang tepat, kepada pejabat penegak hukum negara bagian dan lokal tertentu yang terlibat dalam melindungi pertemuan massal di acara-acara olahraga."

Penasihat Keamanan Dalam Negeri Gedung Putih Liz Sherwood-Randall mengatakan proposal Biden akan "menjadi terobosan dalam meningkatkan pertahanan kita terhadap eksploitasi UAS untuk tujuan yang tidak pantas atau berbahaya."

Ada lebih dari 800.000 drone terdaftar di Amerika Serikat. FBI telah melakukan 70 operasi perlindungan drone dan kontra-drone di acara-acara besar seperti Super Bowl sejak 2018.

Selama operasi tersebut, "Tim kontra-UAS FBI mendeteksi 974 drone tidak sah yang beroperasi di area terbatas penerbangan, menemukan operator di 279 kejadian, dan mencoba mitigasi terhadap 50 drone."