BitMEX Cekal Warga Rusia Gunakan Layanan Pertukaran Kipto di Seluruh Eropa
BitMEX terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan penerapan sanksi Eropa terhadap Rusia.(foto: twitter @BitMEX )

Bagikan:

JAKARTA - Pertukaran cryptocurrency utama BitMEX terus berusaha untuk meningkatkan kepatuhan penerapan sanksi Eropa terhadap Rusia dengan bersiap untuk memberlakukan pembatasan besar bagi penggunanya di negara beruang merah itu.

BitMEX mengubah kebijakan yurisdiksi terbatasnya agar sesuai dengan berbagai tindakan pembatasan Uni Eropa. Dilaporkan oleh Cointelegraph, pertukaran kripto BitMEX memberi tahu sekelompok pengguna yang berpotensi terpengaruh tentang perubahan yang akan datang melalui email pada  Senin, 4 Juli.

Menurut email yang dilihat oleh Cointelegraph, warga atau penduduk Rusia tidak akan lagi dapat mengakses layanan BitMEX dari Uni Eropa setelah 11 Juli 2022. Itu berarti bahwa pengguna tersebut tidak akan dapat masuk ke akun mereka atau mengakses layanan apa pun dari Uni Eropa, kecuali “pengecualian berlaku.”

Menurut email itu,  pembatasan baru tidak berlaku untuk warga negara Rusia atau penduduk yang mengakses layanan BitMEX dari UE yang juga merupakan penduduk di UE atau Swiss. Warga negara ganda UE atau Swiss yang tinggal di luar Rusia juga tidak akan terpengaruh.

"Jika Anda adalah penduduk di UE atau Swiss atau warga negara ganda UE atau Swiss dan tinggal di luar Rusia, Anda dapat mengirimkan informasi tambahan untuk mengajukan pengecualian dan terus mengakses Layanan kami dari UE," kata pernyataan itu.

Tindakan tersebut menargetkan semua jenis pedagang, termasuk orang yang berdagang atas nama badan hukum mana pun, saat mereka mengakses BitMEX dari UE, serta badan hukum yang didirikan di Rusia, yang pedagangnya mengakses layanan dari UE.

Pengumuman tersebut tidak menunjukkan dampak apa pun pada pelanggan Rusia yang mengakses layanan BitMEX dari Rusia.

Pembatasan terbaru BitMEX terhadap Rusia di UE muncul setelah gelombang pertukaran besar seperti Binance mengumumkan pembatasan untuk pengguna Rusia. Mayoritas pembatasan tersebut muncul dalam dua bulan pertama setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan “operasi militer khusus” di Ukraina pada 24 Februari.