Cepat Atau Lambat, Rusia Akan Legalkan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran  Sah
Rusia akan melegalkan dan memakai mata uang kripto. (foto: dok. pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Rusia cepat atau lambat akan melegalkan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia, Denis Manturov, pada Rabu, 18 Mei menunjukkan bahwa pemerintah dan bank sentral mungkin bergerak lebih dekat untuk menyelesaikan perbedaan mereka selama ini tentang mata uang kripto.

Sesaat sebelum Rusia mengirim puluhan ribu tentara ke Ukraina pada 24 Februari, Kementerian Keuangan telah mengajukan proposal legislatif yang bertentangan dengan permintaan bank sentral untuk larangan total mata uang kripto di negara itu.

Manturov ditanya dalam sebuah forum apakah dia yakin cryptocurrency akan menjadi legal sebagai alat pembayaran. "Pertanyaannya, kapan ini terjadi, bagaimana pengaturannya, sekarang bank sentral dan pemerintah sedang giat-giatnya menggarapnya," jawabnya, seperti dikutip Reuters.

"Tetapi semua orang cenderung memahami bahwa ... cepat atau lambat ini akan diterapkan, dalam beberapa format atau lainnya," tambahnya.

Rusia memiliki rencana untuk mengeluarkan rubel digitalnya sendiri. Namun pemerintah baru-baru ini muncul untuk mendukung penggunaan cryptocurrency swasta, setelah berpendapat selama bertahun-tahun bahwa mereka dapat digunakan dalam pencucian uang atau untuk membiayai terorisme.

Namun, Gubernur Bank Sentral Rusia, Elvira Nabiullina, mengatakan bank tidak dapat menerima investasi dalam mata uang kripto, yang merupakan transaksi senilai sekitar 5 miliar dolar AS (Rp 72,6 triliun)  per tahun oleh Rusia, dan telah mengusulkan pelarangan perdagangan dan penambangannya.

Mengutip risiko terhadap stabilitas keuangan dari meningkatnya jumlah transaksi crypto, pejabat bank sentral lainnya mengatakan tahun lalu mereka tidak melihat ruang untuk cryptocurrency digunakan di pasar keuangan Rusia.

Manturov mengatakan peraturan untuk penggunaan cryptocurrency pertama-tama akan dirumuskan oleh bank sentral, dan kemudian oleh pemerintah.