SEC Thailand Larang Cryptocurrency Jadi Alat Pembayaran, Alasannya?

JAKARTA – Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) baru-baru ini melarang mata uang kripto dijadikan sebagai alat pembayaran. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, regulator menyarankan aturan baru guna membeberkan kualitas layanan dan informasi TI di industri kripto, dilansir dari Cointelegraph.

Dalam pengumuman SEC Thailand, bisnis yang menerima pembayaran kripto disarankan untuk menghentikan mulai April mendatang. Dalam hal ini SEC membahas masalah tersebut dengan bank sentral negara Bank of Thailand (BOT).

Dari hasil pembahasan tersebut, pembayaran kripto dinilai “dapat mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan sistem ekonomi secara keseluruhan termasuk risiko terhadap orang dan bisnis.”

Beberapa risiko yang disorot oleh SEC termasuk hilangnya nilai yang disebabkan oleh volatilitas harga, pencurian dunia maya, pencucian uang, dan kebocoran data pribadi. Setelah diterapkan, bisnis di Thailand akan dilarang beriklan menerima pembayaran kripto dan membangun sistem, alat, dan dompet untuk memfasilitasi transaksi kripto.

Bisnis yang ditemukan tidak mematuhi undang-undang kripto yang baru akan dikenakan tindakan hukum termasuk penangguhan sementara atau pembatalan layanan.

“Namun, BOT dan SEC, serta lembaga pemerintah lainnya, mengakui manfaat teknologi di balik aset digital seperti blockchain dan nilai serta dukung penggunaan teknologi untuk inovasi lebih lanjut.”

Selain itu, proposal SEC Thailand bertujuan untuk lebih memastikan keamanan investor dengan mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh bisnis kripto. Menurut terjemahan kasar, SEC mengusulkan operator aset digital untuk:

“Mempersiapkan dan mengirimkan [laporan kualitas layanan dan pemanfaatan kapasitas sistem] ke kantor SEC setiap bulan dalam hari ke-5 bulan berikutnya.”

Selain mengirim laporan bulanan ke SEC Thailand, proposal tersebut juga mengarahkan bisnis kripto untuk mengungkapkan laporan di situs resmi mereka dalam waktu yang sama.

Grafik yang dibagikan oleh SEC lebih lanjut menyoroti berbagai keluhan yang diterima selama 12 bulan terakhir terkait dengan kegagalan sistem, layanan yang tidak memenuhi kondisi yang diinginkan, belanja dan lain-lain. Berdasarkan data, investor Thailand menghadapi masalah tertinggi terkait belanja, yang mungkin menjadi salah satu alasan utama larangan pembayaran kripto. Sebelumnya pemerintah Thailand juga sudah menetapkan pajak bagi industri kripto.