JAKARTA – Kazakhstan alami kekurangan pasokan energi. Krisis sumber daya tersebut memaksa pemerintah untuk menutup operasi penambangan Bitcoin. Dalam pengumuman pada 15 Maret lalu, pemerintah mengancam para penambang ilegal yang datang ke Kazakhstan.
“Kepala Negara, Badan Pemantau Keuangan, bersama dengan lembaga pemerintah, melakukan inspeksi komprehensif terhadap kegiatan farming pertambangan.”
Dengan keluarnya desakan dari pemerintah, sekitar 55 perusahaan penambangan kripto menghentikan operasinya secara sukarela. Di sisi lain, terdapat 51 penambang kripto ilegal yang harus ditutup oleh pihak berwajib. Tidak hanya menghentikan aktivitas mining, para penambang juga membongkar berbagai peralatan penambangan.
Para penambang ilegal diketahui menyelundupkan peralatan mining dari China, Singapura, Korea Selatan, Georgia dan Turki. Menjamurnya penambang ilegal telah memaksa pemerintah turun tangan.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Krisis Energi Listrik, Presiden Kazakhstan Bakal Naikkan Pajak Penambangan Bitcoin
12 Februari 2022, 01:05 -
| TEKNOLOGI
Ikuti Jejak China, Bank Sentral Rusia Usulkan Larangan Menyeluruh Terhadap Kripto
21 Januari 2022, 10:08
Badan Pemantau Keuangan Kazakhstan telah mencatat sekitar 25 kasus kriminal terkait penambangan, 67.000 peralatan disita yang bernilai 100 miliar tenge atau sekitar 194 juta dolar AS (Rp2,7 triliun).
Saat para penambang ilegal itu beroperasi, pemerintah mencatat adanya pengurangan konsumsi listrik harian 600 megawat/jam di Kazakhstan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk melaporkan penambangan kripto ilegal.
Otoritas berwenang menilai kripto digunakan untuk mendanai aktivitas ilegal seperti mendanai terorisme, pembelian senjata, dan narkoba. Mengenai permasalahan tersebut, pemerintah berupaya menyelesaikan masalah penambangan ilegal yang mengakibatkan krisis energi.
Kendati begitu, sebagian para penambang dilaporkan sudah angkat kaki dari Kazakhstan. Krisis energi juga mendorong para penambang legal untuk keluar dari negara tersebut.
