Bagikan:

JAKARTA - Penyelidikan tingkat tinggi dari pemerintah Israel terhadap dugaan penyadapan tanpa surat perintah oleh polisi, kini tengah  memeriksa database yang disediakan oleh NSO Group, produsen alat peretas yang kuat Pegasus. Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Israel pada Minggu, 13 Februari.

NSO, yang membantah telah melakukan kesalahan di tengah bulan-bulan laporan spiral di Israel dan luar negeri tentang pelanggaran privasi oleh klien pemerintah dengan menggunakan Pegasus, mengatakan database "audit log" memberikan informasi yang akurat pada ponsel yang terinfeksi oleh spyware.

Surat kabar Calcalist Israel, dalam laporan anonim pekan lalu, mengatakan polisi telah menggunakan Pegasus tanpa surat perintah hakim terhadap tokoh masyarakat termasuk seorang putra dan dua orang kepercayaan mantan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Netanyahu diadili dalam tiga kasus korupsi. Dia telah mengaku tidak bersalah. Laporan Calcalist mendorong pengadilan untuk membatalkan sesi sehingga jaksa dapat menanggapi pertanyaan pembelaan tentang apakah ada bukti yang memberatkannya berasal dari penyadapan yang tercemar.

Pernyataan Kementerian Kehakiman mengatakan penyelidikan internal polisi telah menemukan "bahwa tidak ada tindakan yang diambil terhadap siapa pun tanpa adanya surat perintah pengadilan terhadap mereka". Termasuk terhadap sekitar 1.500 nomor telepon yang diperiksa, tambah pernyataan itu.

“Penyelidikan yang dilakukan oleh wakil jaksa agung juga memeriksa informasi di database internal perusahaan NSO, yang tersedia," kata sumber di Kementerian Kehakiman Israel, seperti dikutip Reuters. Namun juru bicara NSO menolak berkomentar tentang hal itu.

Netanyahu, yang kini menjadi pemimpin oposisi, telah menuntut penyelidikan eksternal yang independen atas tuduhan Pegasus.

Seruan itu telah digaungkan oleh beberapa anggota kabinet Perdana Menteri Naftali Bennett - yang telah menunda, mengatakan bahwa dia pertama kali menunggu temuan wakil jaksa agung.

Jaksa dalam persidangan Netanyahu meminta agar Pengadilan Distrik Yerusalem memberi mereka waktu hingga Rabu pekan depan untuk memberikan tanggapan yang lebih lengkap, dengan alasan kebutuhan untuk mendeklasifikasi materi terlebih dahulu, kata pernyataan Kementerian Kehakiman.