Nah Lho! Ekonom IMF Imbau Negara Berkembang Supaya Tidak Larang Kripto

JAKARTA – Kepala ekonom untuk Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath belum lama ini mengimbau negara berkembang untuk menahan diri dari melarang cryptocurrency. Gopinath memaparkan bahwa regulasi global industri kripto merupakan “kebutuhan saat ini.”

Dilansir dari Cryptopotato, Gopinath menguraikan kesulitan peraturan seputar kripto di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Riset Ekonomi Terapan (NCAER) pada hari Rabu kemarin. Dia mengatakan bahwa kebijakan global tentang kripto adalah kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan teknologi terhadap pasar negara berkembang.

Dia juga mengungkapkan bahwa tindakan melarang kripto sama sekali tidak praktis mengingat cryptocurrency diminati masyarakat global dan sudah memiliki bursa di berbagai negara. Oleh sebab itu, melarang kripto bukan tindakan yang tepat bagi negara berkembang dan yang lebih penting adalah mengaturnya.

“Mengatur aset dan mata uang kripto sangat penting, terutama untuk negara berkembang dan ekonomi berkembang, karena melarangnya mungkin tidak berhasil karena pertukaran kripto berlokasi di luar negeri, yang memudahkan seseorang untuk memperdagangkannya meskipun ada larangan,” kata Gopinath.

September ini, China mengumumkan larangan semua pertukaran crypto dari negara itu, setelah itu pertukaran seperti Bitmart dan Biki meninggalkan negara itu. Sementara itu, India masih mempertimbangkan larangan yang setara.

Gopinath menekankan pada pembuatan kebijakan “global” seputar kripto, karena transaksi lintas batas membuat peraturan negara mana pun yang menentangnya cukup lemah. "Mereka dapat digunakan untuk menghindari kontrol nilai tukar, kontrol modal, dan pergerakan aliran modal,” katanya.

CEO MicroStrategy Michael Saylor, pemilik Bitcoin terbesar di dunia , telah menyoroti properti yang tepat ini sebagai sangat membantu dari perspektif bisnis. Tidak seperti real estat, Bitcoin dapat ditransfer lintas batas dengan “kecepatan cahaya” ke yurisdiksi yang paling ramah pajak.

Christine Lagarde – Presiden Bank Sentral Eropa – juga telah mendorong regulasi cryptocurrency global, untuk memerangi kemampuan “pencucian uang” yang terdesentralisasi.

Selain India dan China, sebagian besar yurisdiksi lain telah mengesampingkan pelarangan cryptocurrency, alih-alih mengambil pendekatan regulasi. Faktanya, banyak pejabat AS melihat larangan China sebagai peluang bagus untuk menyambut industri ini, memanfaatkan inovasinya. Ini termasuk Ted Cruz, Hester Peirce, dan Pat Toomey, antara lain.

Singapura juga memilih untuk tidak melarang kripto. Direktur MAS Ravi Menon percaya crypto dapat “mengarah pada hasil yang sangat baik bagi ekonomi dan masyarakat,” dan lebih suka menyusun kerangka peraturan agar dapat beroperasi di dalamnya.