JAKARTA – Departemen Kehakiman A.S. pada Rabu 10 November menggugat layanan berbagi perjalanan Uber Technologies Inc atas tuduhan membebani penyandang disabilitas secara berlebihan. Mereka kini meminta pengadilan federal untuk memerintahkan perusahaan tersebut untuk mematuhi undang-undang federal yang melindungi penyandang disabilitas dari diskriminasi.
Gugatan Departemen Kehakiman, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS di San Francisco, bertentangan dengan kebijakan Uber pada April 2016 yang membebankan biaya "waktu tunggu" kepada penumpang, sebuah praktik yang dimulai di beberapa kota yang akhirnya diperluas secara nasional.
Mereka menuduh bahwa kebijakan tersebut mendiskriminasi penyandang disabilitas, yang melanggar Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika, dengan mengatakan bahwa penyandang disabilitas seperti orang buta atau mereka yang menggunakan kursi roda atau pejalan kaki membutuhkan lebih dari dua menit untuk masuk ke mobil Uber.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Cara Mengirim Dokumen Google Docs dengan Mudah Sebagai Lampiran Email
11 November 2021, 06:10 -
| TEKNOLOGI
Cara Mendapatkan Google Play Points dengan Mudah, Bisa Buat Beli Item Game
11 November 2021, 05:33 -
| TEKNOLOGI
Wow! Bitfarms Bangun Fasilitas Penambangan Bitcoin Terbesar di Argentina
11 November 2021, 04:58 -
| TEKNOLOGI
Baterai Ponsel Anda Cepat Habis? Lakukan Cara Ini Agar Bisa Digunakan Lebih Lama
11 November 2021, 03:31 -
| TEKNOLOGI
Anggota Grup Telegram Keluar, Beri Pesan Good Bye dengan Cara Ini
11 November 2021, 02:27
"Penyandang disabilitas berhak mendapatkan akses yang sama ke semua bidang kehidupan masyarakat, termasuk layanan transportasi pribadi yang disediakan oleh perusahaan seperti Uber," kata Asisten Jaksa Agung Kristen Clarke untuk Divisi Hak Sipil Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.
"Gugatan ini berusaha untuk membuat Uber mematuhi mandat Undang-Undang Penyandang Disabilitas Amerika sambil mengirimkan pesan yang kuat bahwa Uber tidak dapat menghukum penumpang penyandang disabilitas hanya karena mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk masuk ke dalam mobil."
Departemen tersebut meminta pengadilan untuk memerintahkan Uber untuk mengubah kebijakan biaya waktu tunggu dan membayar ganti rugi uang kepada mereka yang dikenai biaya ilegal. Uber sendiri belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar tentang gugatan ini.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
