Kabar Terbaru dari Skandal Daihatsu, Pemerintah Jepang Adakan Uji Tabrak Gran Max dan Ini Hasilnya

JAKARTA - Kasus skandal uji tabrak yang dilakukan Daihatsu telah membuat gempar dunia otomotif global. Kasus ini diperkuat dengan hasil investigasi pada akhir 2023 lalu yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga, yang menemukan 174 kasus baru dalam 25 item pengujian serta menemukan kejanggalan pada 64 model dan 3 mesin.

Kemudian, kasus ini diperparah dengan pabrikan yang mengakui telah memalsukan hasil uji keselamatan kendaraannya selama 30 tahun. Lalu, drama mengenai persoalan ini masih berlanjut.

Karena adanya kecurangan tersebut, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT) Jepang melakukan inspeksi dengan melakukan inspeksi langsung terhadap beberapa model, salah satunya Gran Max.

Dilansir dari Nhk.or.jp, Selasa, 16 Januari, MLIT melakukan uji tabrak pada pikap tersebut. Pengujian dilakukan demi memastikan model ini memiliki standar keselamatan yang layak di Jepang. Sekedar informasi, Daihatsu Gran Max merupakan salah satu model yang terdampak skandal ini.

Dalam uji tabrak tersebut, satu unit Gran Max berwarna putih ini melaju dengan kecepatan 50 km/jam dan menabrak dinding yang ditumpangi oleh boneka dummy. Hasilnya, ditemukan bahaya keselamatan pada kendaraan tersebut.

Menurut MLTI saat pengujian airbag, ditemukan bahwa perangkat ini diaktifkan berdasarkan pengatur waktu. Meskipun, ini juga perlu dipastikan bahwa airbag secara otomatis terdeteksi oleh sensor.

Selain Gran Max, dua model lainnya juga diuji tabrak oleh Kementerian, seperti Toyota Town Ace dan Mazda Bongo. Dengan demikian, MLTI menginstruksikan untuk menghentikan pengiriman kendaraan yang terdampak dan mencabut sertifikasi keselamatannya.

“Ini adalah masalah besar yang akan mengguncang fondasi sistem sertifikasi mobil, dan pada akhirnya akan mempengaruhi keandalan industri manufaktur Jepang,” kata Tetsuo Saito, selaku Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata.

Menanggapi hal itu, pihak Daihatsu mengatakan bahwa akan melakukan koreksi yang telah diperintahkan dan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh dan membuat laporan dalam waktu satu bulan sebelum mempublikasikannya.

“Saya melihatnya sebagai masalah manajemen. Masalah ini terlahir dari sistem manajemen, termasuk lingkungan pekerjaan,” ucap Soichiro Okudaira, selaku Presiden Daihatsu.