Segera Atasi Kenaikan Harga Beras

Kenaikan harga beras menjadi perhatian serius bagi masyarakat Indonesia. Data menunjukkan bahwa impor beras meningkat signifikan, mencapai 3 juta ton pada tahun 2023, yang merupakan jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir. Bahkan, pada awal 2024, Indonesia telah mengimpor sebanyak 443 ribu ton beras, dengan mayoritas beras berasal dari Thailand. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mengingat Indonesia seharusnya mampu mencukupi kebutuhan beras dari produksi dalam negeri.

Penyebab kenaikan harga beras bisa dilihat dari berbagai faktor. Tulisan di VOI menyebutkan bahwa lambatnya panen menjadi salah satu penyebab meroketnya harga beras. Keterlambatan panen dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari cuaca yang tidak mendukung hingga masalah teknis dalam proses pertanian. Meskipun demikian, hal ini tidak dapat menjadi alasan utama mengingat Indonesia memiliki potensi besar dalam pertanian padi.

Menurut survei terbaru BPS, produksi beras nasional pada awal 2024 mencapai 3,90 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, upaya peningkatan produksi dalam negeri harus didukung dengan kebijakan yang tepat.

Selain itu, terdapat dugaan keterlibatan mafia dalam pergerakan harga beras. Bahkan terdapat pernyataan dari beberapa pihak, termasuk dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef), yang menyebutkan adanya potensi keterlibatan mafia dalam pergerakan harga beras. Praktik-praktik yang merugikan masyarakat harus segera diatasi melalui pengawasan yang ketat dalam rantai pasok beras.

Kenaikan harga beras yang terus menerus harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kebijakan impor beras yang terlalu bergantung pada pasokan luar negeri harus dikaji ulang. Peningkatan produksi beras dalam negeri harus menjadi prioritas utama, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dampak kenaikan harga beras tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial. Kenaikan harga beras dapat berpotensi memicu peningkatan inflasi, yang pada akhirnya akan memberikan beban lebih pada masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Berpotensi menambah warga miskin baru.

Untuk itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan kenaikan harga beras. Upaya peningkatan produksi dalam negeri harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung petani lokal. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik yang merugikan dalam distribusi beras perlu ditingkatkan.

Menghadapi permasalahan ini, politisasi beras tidaklah relevan. Yang diperlukan saat ini adalah fokus pemerintah untuk menyelesaikan masalah kenaikan harga beras dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kebijakan yang diambil harus didasarkan pada analisa yang kuat dan argumentasi yang ilmiah, bukan semata-mata pertimbangan politik. Semua harus atas dasar kepentingan masyarakat banyak.