Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menyampaikan poin penting mengenai kondisi pers Indonesia saat ini pada Puncak Acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan, Sumatera Utara. Ia mengatakan bahwa kondisi pers saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dua kali Presiden mengatakan hal tersebut dengan penekanan.
Harus diakui, saat ini pers memang tidak dalam kondisi baik. Isu utama bukan lagi soal kebebasan berpendapat. Malah dalam kondisi sangat bebas. Semua biasa menjadi wartawan lewat media sosial masing-masing. Belum lagi terkait AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Bukan tidak mungkin untuk menulis pun bisa lewat mesin. Wartawan atau malah manusia tidak diperlukan lagi.
Isu utama saat ini justru soal banjir informasi dan hoaks. Masyarakat saat ini kebanjiran berita baik dari berbagai media massa dan media sosial, yang dibuat dengan sebebas-bebasnya dan memiliki kepentingan utama sisi komersial, yang memuat konten berita recehan dan sensasional.
Adanya teknologi dan internet, atau juga media sosial, informasi bisa dengan mudah disebarluaskan tanpa harus melalui proses verifikasi yang ketat. Hal ini membuat banyak informasi yang tidak akurat dan bahkan bisa berbahaya bagi masyarakat tersebar luas.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peran media yang lebih kuat. Media yang dimaksud adalah media massa yang memiliki jaringan dan sumber daya yang lebih besar, serta memiliki standar jurnalistik yang lebih tinggi.
Dengan adanya media, masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Media juga memiliki tugas untuk melakukan verifikasi informasi dan menyaring informasi yang tidak akurat sebelum disampaikan ke masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mempercayai media dan tidak terpengaruh oleh banjir informasi yang tidak terpercaya. Media memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan ke masyarakat dan mencegah penyebaran informasi yang bisa membahayakan masyarakat.
Dalam pidatonya pada Puncak Acara Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Presiden Jokowi juga menyebut soal isu kedaulatan dan keamanan data. Informasi sebagai tambang kekayaan baru yang nilainya tak terhingga, sehingga pemanfaatan algoritma oleh para penguasa data harus diwaspadai. Para penguasa data bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat dan mengendalikan preferensi masyarakat melalui pemanfaatan algoritma.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Ibu Kota Resmi Pindah ke Kaltim 2024, Heru Budi Sebut Jakarta Bakal Tetap Macet
09 Februari 2023, 16:32
Presiden Jokowi menekankan bahwa hal ini harus diwaspadai dan dilakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa media bertanggung jawab dalam memberikan informasi dan mewaspadai adanya pengendalian data yang tidak bertanggung jawab.
Di Hari Pers Nasional 2023, Presiden Jokowi juga menyoroti masalah keberlanjutan industri media massa konvensional yang menghadapi tantangan berat. Sumber daya keuangan media semakin berkurang karena sekitar 60 persen dari belanja iklan sudah disedot oleh media digital, terutama platform-platform asing. Meskipun sebagian perusahaan pers nasional sudah beralih ke media digital, namun dominasi platform asing ini membuat kesulitan bagi industri media nasional.
Pada akhirnya, mau tidak mau, menjadi tanggung jawab bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, industri media, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa pers nasional berkembang dan berfungsi dengan baik dan bertanggung jawab. Harus ada upaya bersama untuk memastikan bahwa media nasional sehat sehingga bisa memenuhi fungsinya sebagai penegak demokrasi dan pembentuk opini masyarakat.
