Akhirnya Israel dan Palestina Berdamai lewat Perjanjian Oslo I dalam Sejarah 13 September 1993
Yasser Arafat, Bill Clinton, dan Yitzhak Rabin (Sumber: Wikimedia Commons)

Bagikan:

JAKARTA - Pada 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat, berjabat tangan dalam acara publik yang digelar di Gedung Putih, Amerika Serikat (AS). Keduanya menandatangani perjanjian yang disebut Perjanjian Oslo I, yang memberikan upaya pemberian kerangka kerja yang akan mengarah pada penyelesaian konflik Israel-Palestina. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tatap muka pertama antara Israel dan PLO.

Mengutip History, Perjanjian Oslo I merupakan hasil dari Konferensi Madrid pada 1991. Pembuatan perjanjian dilakukan secara rahasia di Oslo, Norwegia dan diselenggarakan oleh Institut Fafo dan selesai pada 20 Agustus 1993. Pejanjian Oslo kemudian secara resmi ditandatangani pada acara publik di Gedung Putih, Washington, D.C., pada 13 September 1993.

Selain Ketua PLO Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin, Presiden AS Bill Clinton juga hadir dalam penandatanganan tersebut. Dokumen-dokumen itu sendiri ditandatangani oleh Mahmoud Abbas untuk PLO, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres, Menteri Luar Negeri AS Warren Christopher, dan Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Kozyrev.

Kesepakatan tersebut juga mengatur pembentukan pemerintahan sendiri sementara Palestina, Otoritas Nasional Palestina (PNA). Otoritas Palestina akan bertanggung jawab atas administrasi wilayah di bawah kendalinya. Kesepakatan itu juga menyerukan penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari beberapa bagian Jalur Gaza dan Tepi Barat.

Saat itu, perjanjian tersebut akan berlangsung selama lima tahun periode interim di mana kesepakatan permanen akan dinegosiasikan selambat-lambatnya Mei 1996. Masalah yang tersisa seperti Yerusalem, pengungsi Palestina, pemukiman Israel, keamanan dan perbatasan akan menjadi bagian dari "negosiasi status permanen" selama periode ini.

Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, dan Shimon Peres dianugerahi Nobel Perdamaian (Sumber: Wikimedia Commons)

Dalam Surat Pengakuan Bersama, PLO juga mengakui Negara Israel dan berjanji untuk menolak kekerasan. Israel juga mengakui PLO sebagai wakil rakyat Palestina dan sebagai mitra dalam negosiasi. Yasser Arafat diizinkan kembali ke Wilayah Pendudukan Palestina. Pada 1995, Perjanjian Oslo I dilanjutkan oleh Perjanjian Oslo II. Namun sayangnya, keduanya tidak menjanjikan negara Palestina yang merdeka.

Pertempuran antara Israel dan Palestina dimulai pada 1920-an ketika kedua kelompok mengklaim wilayah yang sebelumnya dikuasai Inggris. Orang-orang Yahudi di Israel yang merupakan emigran baru dari Eropa dan Rusia datang ke tanah air orang Yahudi untuk mendirikan negara nasional. Penduduk asli Arab yang saat itu belum menyebut diri sebagai orang Palestina, berusaha membendung imigrasi Yahudi dan mendirikan negara Palestina.

Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan diri sebagai negara. Proklamasi tersebut disambut dengan penyerangan oleh lima negara Arab yang mendukung orang-orang Arab Palestina. Israel melawan tentara Arab dan merebut wilayah substansial yang awalnya dialokasikan untuk orang-orang Palestina dalam pembagian Palestina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1947.

Setelah dua gencatan senjata berturut-turut yang ditengahi PBB, Israel mencapai perjanjian gencatan senjata formal dengan Mesir, Lebanon, Yordania dan Suriah pada Februari 1949. Perjanjian ini membuat Israel dalam kendali permanen atas wilayah yang telah ditaklukkannya selama konflik.

Kepergian ratusan ribu orang Arab Palestina dari Israel selama perang meninggalkan negara itu dengan mayoritas Yahudi. Israel membatasi hak-hak orang Arab yang tersisa. Sebagian besar orang Arab Palestina meninggalkan wilayah Israel mundur ke Tepi Barat, kemudian dikendalikan oleh Transyordan (sekarang Yordania), dan lainnya ke Jalur Gaza, yang dikendalikan oleh Mesir. Ratusan ribu orang Palestina yang diasingkan pindah secara permanen ke kamp-kamp pengungsi.

Perang Gaza (Sumber: Wikimedia Commons)

Pada awal 1960-an, diaspora Arab Palestina telah membentuk identitas nasional yang kohesif. Pada 1964, PLO dibentuk sebagai organisasi payung politik untuk beberapa kelompok Palestina dan dimaksudkan untuk mewakili seluruh rakyat Palestina. PLO menyerukan penghancuran Israel dan pembentukan negara Palestina yang merdeka.

Dalam Perang Enam Hari pada 1967, Israel menguasai Tepi Barat, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur dan mendirikan pemerintahan militer di wilayah pendudukan tersebut. Israel sempat menawarkan pengembalian beberapa wilayah yang direbut sebagai imbalan atas "persyaratan keamanan Israel." Namun Liga Arab memilih untuk tidak melakukan negosiasi formal dalam Resolusi Khartoum pada 1 September 1967.

Kekerasan meningkat pada 1980-an, warga Palestina bentrok dengan pemukim Yahudi di wilayah pendudukan. Pada 1982, Israel menginvasi Lebanon untuk mengusir PLO. Pada 1987, penduduk Palestina di Gaza dan Tepi Barat melancarkan serangkaian demonstrasi kekerasan terhadap otoritas Israel yang dikenal sebagai intifada atau “pengguncangan.”

Tak lama setelah itu, Raja Hussein dari Yordania melepaskan semua tanggung jawab administratif untuk Tepi Barat, sehingga memperkuat pengaruh PLO di sana. Saat intifada berkecamuk, Yasser Arafat memproklamasikan Palestina merdeka di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 15 November 1988. Satu bulan kemudian, Yasser Arafat mengecam terorisme, mengakui hak Negara Israel, dan mengizinkan dimulainya “tanah untuk perdamaian" dengan Israel.

Setelah Perjanjian Oslo I

Perjanjian damai tersebut, bagaimanapun, tidak menghentikan upaya para ekstremis di kedua sisi untuk menyabotase proses perdamaian dengan kekerasan. Israel menyelesaikan penarikan pasukan mereka dari Jalur Gaza dan Jericho pada Mei 1994.

Pada Juli, Yasser Arafat memasuki Jericho di tengah banyak kegembiraan Palestina dan mendirikan pemerintahannya, Otoritas Palestina. Pada Oktober 1994, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, dan Shimon Peres bersama-sama dianugerahi Nobel Perdamaian atas upaya mereka dalam rekonsiliasi.

Pada September 1995, Rabin, Arafat, dan Peres menandatangani perjanjian damai yang memberikan perluasan pemerintahan Palestina di Tepi Barat dan pemilihan demokratis untuk menentukan kepemimpinan Otoritas Palestina. Lebih dari sebulan kemudian, pada 4 November 1995, Rabin tewas dibunuh oleh ekstremis Yahudi saat rapat umum perdamaian di Tel Aviv. Peres kemudian menjadi perdana menteri dan berjanji untuk melanjutkan proses perdamaian.

Namun, serangan teroris oleh ekstremis Palestina pada awal 1996 menggoyahkan opini publik Israel. Ketika Benjamin Netanyahu terpilih sebagai Perdana Menteri Israel, Netanyahu bersikeras bahwa Yasser Arafat memenuhi telah kewajibannya untuk mengakhiri terorisme oleh ekstremis Palestina. Tetapi serangan sporadis terus berlanjut dan proses perdamaian terhenti.

*Baca Informasi lain soal SEJARAH HARI INI atau baca tulisan menarik lain dari Putri Ainur Islam.

 

SEJARAH HARI INI Lainnya