JAKARTA – Memori hari ini, 10 tahun yang lalu, 30 Maret 2015, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menegaskan Indonesia jadi negara terbelakang tanpa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Ia menganggap negara macam Bangladesh saja sudah bangun PLTN.
Sebelumnya, rencana pembangunan PLTN di dalam negeri jadi polemik. Penolakan muncul di mana-mana. PLTN dianggap banyak bawa mudarat ketimbang manfaat. Ormas sekelas Nahdlatul Ulama (NU) saja menolak.
Kilau energi nuklir telah menyihir dunia. Satu demi satu negara di dunia mulai tertarik hadirkan PLTN di negaranya masing-masing. Mereka tergiur dengan efisiensi energi yang ditawarkan. Begitu pula dengan tingkat energi nuklir yang minim emisi gas rumah kaca.
Indonesia belakangan mulai tergiur. Rencana pembangunan PLTN dicanangkan sedari 2007. Kawasan Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah dianggap sebagai lokasi PLTN yang tepat. Ide pembangunan PLTN digembar-gemborkan dapat membawa banyak manfaat.
Rakyat Indonesia diminta tak perlu khawatir dengan dampak negatif dari energi nuklir – utamanya urusan kebocoran. Sebab, pengelolaannya akan dilakukan secara profesional. Kehadiran PLTN dianggap akan meningkatkan hajat hidup rakyat Indonesia.
Rencana pembangunan PLTN tak bersambut. Penolakan muncul dari mana-mana. Pembangunan PLTN dianggap banyak bawa mudarat, ketimbang manfaat. NU sebagai ormas Islam besar turun tangan menggelorakan penolakan PLTN.
NU sampai mengumpulkan ahli-ahli dan meminta pendapat mereka terkait energi nuklir. Hasilnya NU meyakini bahwa energi nuklir belum cocok di Indonesia. Urusan limbah radioaktif dan kemampuan penanganan pemerintah atas limbah turut dipertanyakan.
Mereka melihat contoh dari yang sudah-sudah. Kesimpulan yang ditarik NU mengungkap jika energi nuklir harus ditolak. NU sudah memahami sendiri bagaimana PLTN Fukushima di Jepang dihantam tsunami hingga bocor pada 2011.
BACA JUGA:
-
| MEMORI
Bendungan Situ Gintung Jebol, 100 Jiwa Lebih Mati, Pejabat Tak Disanksi
27 Maret 2025, 10:35
Negara seperti Jepang saja yang disiplin teknologi gagal menghalau dampak buruk dari nuklir. Indonesia yang dianggap belum selevel dengan Jepang terkait adaptasi teknologi dan disiplin sangat diragukan hadirkan PLTN.
“Kita memang tidak kekurangan orang pintar, tetapi disiplin keamanannya masih lemah. Untuk PLTN ini kita minta pemerintah membatalkannya. Tidak ada jaminan dari pemerintah dari segi keamanan terhadap dampak bahaya nuklir, maka selama itu pula akan terjadi ketakutan di masyarakat yang berujung pada penolakan.”
“NU pernah mengeluarkan fatwa larangan tentang pembangunan PLTN di wilayah Indonesia saat kepemimpinan Hasyim Muzadi. Ini pun sudah disampaikan kepada Presiden,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam penutupan Rapat Pleno Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Pondok Pesantren Krapyak Bantul, Yogyakarta, sebagaimana dikutip laman Tempo.co, 28 Maret 2011.
Penolakan kian berdatangan satu demi satu. Namun, keinginan pemerintah Indonesia menghadirkan PLTN tak pernah padam. Kondisi itu karena negara-negara di benua Asia lainnya mulai menghadirkan PLTN, macam Bangladesh dan Vietnam.
Menristekdikti, Mohamad Nasir pun tak ingin menunda pembangunan PLTN di Indonesia. Ia mengungkap hal itu pada 30 Maret 2015. Ia tak mau rencana hadirnya PLTN jadi batal. Sebab, ia mengungkap bahwa jika Indonesia gagal membangun, maka Indonesia jadi negara terbelakang.
Nasir beranggapa bahwa hadirnya PLTN dapat meningkatkan hajat hidup rakyat Indonesia. Ia pun berencana akan melakukan proses edukasi kepada rakyat Indonesia. Sekalipun hal itu tak pernah terwujud.
“Kalau tidak bangun sekarang, nanti kalah bersaing. Bangladesh sudah bangun, Vietnam juga bangun. Kalau Indonesia tidak membangun, jadi negara terbelakang,” ujar Nasir sebagaimana dikutip laman kompas.com, 30 maret 2015.
