Bagikan:

JAKARTA – Memori hari ini, lima tahun yang lalu, 1 Februari 2019, tagar #YangGajiKamuSiapa viral di berbagai media sosial. Tagar itu bermuara dari pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara yang dianggap memihak Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019.

Sebelumnya, Pilpres 2019 membawa tensi panas tersendiri. Jokowi dan Prabowo kembali bersaing untuk menduduki takhta orang nomor satu di Indonesia. Dukungan kepada keduanya mengalir deras. Bahkan, ada pejabat negara yang harus netral malah tunjukkan keberpihakan.

Tiada yang meragukan tensi panas dari Pilpres 2019. Kontestasi politik itu lagi-lagi mempertemukan dua kandidat capres kuat. Kubu nomor urut satu Jokowi dan kubu nomor urut dua Prabowo Subianto. Kehadiran dua capres itu bak membuat seisi Indonesia terbagi dua.

Kondisi itu membuat mesin partai dengan semangatnya mengelarkan berbagai macam kampanye. Mereka ingin supaya program capres yang diusung sesuai dengan keinginan rakyat. Pendukung kedua capres pun tak mau kalah.

Banyak di antaranya mulai turun langsung dalam mengumpulkan dukungan kepada junjungannya. Mereka mencoba mengenalkan program junjungannya kepada masyarakat terkait upaya ke depan meningkatkan hajat hidup rakyat Indonesia.

Masalah muncul kala pejabat negara –menteri, wali kota, bupati mengeluarkan aroma dukungan kepada bosnya yang sedang berlaga di Pilpres 2019. Pejabat negara harusnya netral sesuai UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Mereka tak boleh menggunakan kekuasaannya untuk memengaruhi ASN memilih kepada salah satu capres. Jika itu dilakukan maka deru protes muncul di mana-mana. Ambil contoh kala Menkominfo, Rudiantara meminta pendapat pegawai Kominfo terkait dua desain sosialisasi pemilu pada 31 Januari 2019.

Salah satu ASN pun dengan tegas memilih desain nomor dua dengan mengaitkan kepada Pilpres 2019. Rudiantara merespons dengan menjawab yang gaji kamu siapa kepada ASN tersebut.

“Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah itu siapa? Heh? Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah, terima kasih. Teman-teman semua, tadi sudah disampaikan kita sebagai Kominfo jangan larut hanya kepada Pilpres.”

“Justru kita harus menjadi penyatu dari perbedaan-perbedaan. Jadi tolong titip teman-teman ya yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai pilihan, haknya diatur. Tapi kita justru sebagai Kominfo harus bisa menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat,” ujar Rudiantara dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Gelora Bung Karno sebagaimana dikutip laman detik.com, 31 Januari 2019.

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berfoto dan halal bihalal usai mengikuti apel gabungan hari pertama masuk kantor setelah cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah di Aceh Utara, Aceh, Kamis, 21 Juni 2018. Hari pertama masuk kantor di sejumlah daerah diawali dengan tradisi halal bihalal. (ANTARA/Rahmad)

Pernyataan Rudiantara bertanya ke ASN terkait gaji bawa kehebohan di mana-mana. Rudiantara langsung dicap telah memihak kepada Jokowi. Padahal, Rudiantara sebagai pejabat negara harusnya netral, bukan malah mendukung bosnya yang sedang berlaga di Pilpres 2019.

Kehebohan itu memunculkan kecaman di mana-mana. Jagat media sosial ikutan heboh dengan naiknya tagar #YangGajiKamuSiapa pada 1 Februari 2019. Tagar itu bergema di berbagai media sosial – utamanya di Twitter/X.

Pengguna media sosial menyayangkan penyataan Rudiantara bak mengintimidasi ASN untuk dukung Jokowi. Rudiantara pun kemudian dilaporkan ke Bawaslu karena pernyataannya dianggap seperti seorang juru kampanye ketimbang pejabat negara.

"Tindakan yang dilakukan oleh Rudiantara itu masuk kategori kampanye karena mengarahkan orang memilih pasangan nomor urut satu (Jokowi-Ma'ruf) dengan mempertanyakan dan mengintimidasi ASN soal gaji dari siapa.”

"Ini salah dan pelanggaran yang vulgar dilakukan. Ini pidana pemilu yang diancam kurungan 3 tahun. Rudiantara harusnya tahu bahwa gaji ASN dan juga gaji presiden serta gaji menteri itu bersumber dari APBN, dari uang rakyat bukan uang pemerintah apalagi dianggap uang Jokowi. Ini kesalahan fatal," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean sebagaimana dikutip laman Tirto, 1 Februari 2019.