Bagikan:

JAKARTA – Memori hari ini, 16 tahun yang lalu, 3 Januari 2008, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang agama, Ma’ruf Amin menerima penghargaan Satyalencana Wira Karya. Penghargaan itu diberikan pemerintah karena Ma’ruf sebagai ulama sekaligus pejabat negara dianggap berjasa menjaga kerukunan beragama.

Sebelumnya, Ma’ruf dikenal luas sebagai ulama kesohor yang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Eksistensi Ma'ruf tak melulu diruang dakwah saja, ia mampu membuat kariernya melejit sebagai politikus.

Boleh jadi awal mula karier Mar’uf banyak mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Ia pernah mencoba berperan sebagai guru agama, kemudian dosen. Pekerjaan itu dilakukan Ma’ruf dengan suka cita.

Kiprah itu bersamaan dengan aktifnya Ma’ruf jadi bagian gerakan Pemuda Ansor, suatu bagian dari NU. Keaktifannya di NU kian mantap. Ia mampu terpilih sebagai ketua NU wilayah Jakarta era 1968-1976. NU pun jadi batu loncatannya untuk mengabdikan diri membela hajat umat Muslim di gelanggang politik.

Ma'ruf Amin sebagai Ketua MUI bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (Istimewa)

Hasilnya mengagumkan. Ma’ruf mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai politikus ketika terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta sedari 1971. Pun Mar’uf terus aktif kala NU dipaksa melebur oleh Orba ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ma'ruf lalu perlahan-lahan mampu terpilih sebagai petinggi PBNU. Ia jadi salah satu tokoh yang kemudian meminta NU untuk melahirkan partai baru di era reformasi. Suatu partai yang kemudian dikenal sebagai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia bertindak sebagai penasihat PKB, suatu posisi yang mampu membuka jejak baru karier politiknya, dari menjabat sebagai anggota MPR lalu DPR RI. Namun, keaktifan Ma’ruf dalam politik tak membuat laku hidupnya sebagai pendakwah mundur. Ma’ruf terus aktif dalam banyak wadah keagamaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), salah satunya. Posisinya sebagai ulama dan pejabat membuat pemerintah era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepincut. Ma’ruf pun jadi salah satu orang yang dipilih sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang agama.

Ma'ruf Amin (kiri) sebagai Ketua MUI bersama Menkominfo, Muhammad Nuh (tengah) dan Menag, Muhammad Maftuh Basyuni saat memimpin Sidang Istbat penentuan 1 Syawal 1429 H di Kantor Depag, Jakarta, Senin (29/9/2008). (Antara/Widodo S. Jusuf)   

“Lalu, dia membuat gebrakan dengan menyeberang dari PPP ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan ini mengantarkannya menjadi Ketua Komisi VI DPR. Dia juga sempat duduk sebagai anggota MPR. Pada rentang waktu cukup panjang yakni 2001-2007.”

“Dia fokus di MUI, sebagai Ketua Komisi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Kemudian, pada 2007, Ma'ruf Amin ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) dari unsur ulama hingga 2014,” terang A.R. Shohibul Ulum dalam buku Kiai Ma’ruf Amin (2018).

Jejak karier itu membuat pemerintah tak saja kagum dengan kinerja Ma’ruf. Ulama NU itu digadang-gadang sebagai tokoh yang mampu mempersatukan Islam dan menjaga kerukunan beragama. Fakta itu tersirat dalam fatwa-fatwa yang digodoknya bersama ulama lain di MUI.

Sebagai bentuk sumbangsih, pemerintah Indonesia kemudian memberikan Ma’ruf Amin penghargaan Satyalencana Wira Karya pada 3 Januari 2008. Pemberian penghargaan itu diserahkan langsung Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni dalam acara Tasyakuran Hari Amal Bhakti Departemen Agama ke-62 di Jakarta. Kelak kemudian Ma’ruf dikenal sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada 2019-2024.

“Karena jasa besar Maruf Amin yang sangat berperngaruh dalam pembangunan Indonesia. terutama peran aktifnya dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepadanya penghargaan Satyalencana Wira Karya dalam Keputusan Presiden Nomor 001/ TK/2008.”

“Penghargaan Satyalencana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia Kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Pemerintah menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada Ma'ruf Amin bersamaan dengan 11 tokoh-tokoh lintas agama lainnya,” terang Saifuddin A. Rasyid dalam kawan-kawan dalam buku KH Ma’ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia (2023).