JAKARTA – Memori hari ini, tujuh tahun yang lalu, 24 Mei 2017, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mendapat gelar Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur. Penganugerahan itu karena Ma’ruf dianggap sebagai sosok yang mendorong ekonomi syariah di Indonesia.
Sebelumnya, Ma’ruf dikenal sebagai salah satu tokoh Islam berpengaruh. Sosoknya yang aktif dalam ruang dakwah dan pendidikan jadi musabab. Eksistensi itu membuatnya mampu memperkenalkan kemajuan Islam. Utamanya, ekonomi syariah.
Ma’ruf Amin dikenal sebagai tokoh Islam berpengaruh di Indonesia. Pria kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943 itu mulanya banyak mengabdikan diri dalam bidang pendidikan dan dakwah. Ia memulai karier itu dari jadi guru agama, kemudian dosen.
Ma’ruf pun mulai berpikir untuk masuk ke dunia baru. Ia mulai menatap dirinya jadi bagian dari gerakan Pemuda Ansor – salah satu organisasi bentukan dari Nahdlatul Ulama (NU). NU dianggapnya wadah yang tepat bagi Ma’ruf untuk memperkenalkan kemajuan Islam.
Ia pun lalu terpilih sebagai ketua NU wilayah Jakarta era 1968-1976. Kariernya terus menanjak. Bahkan, mulai memasuki gelanggang politik. Ia mampu mewakili NU jadi anggota DPRD DKI Jakarta sedari 1971. Ma’ruf lalu menjadi saksi Partai NU dipaksa melebur oleh Orde Baru ke dalam partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Posisinya di NU terus menanjak. Ia jadi salah satu petinggi di PBNU. Ia termasuk jadi sosok yang menyarankan NU untuk melahirkan partai baru di era reformasi. Partai itu kemudian dikenal sebagai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ma’ruf lalu jadi penasihat PKB. Posisinya di PKB membuat Ma’ruf bisa merasakan duduk di kursi MPR dan DPR RI sebagai wakil rakyat. Alih-alih terus nyaman di dunia politik, Ma’ruf justru tak melupakan ranah dakwah. Ia mantap melangkah menjadi bagian dari MUI.
Ia menjabat sebagai Ketua Komis Fatwa dan Dewan Syariah Nasional MUI. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun kepincut dengan karisma Ma’ruf sebagai ulama. SBY lalu mengangkat Ma’ruf jadi anggota Dewan pertimbangan Presiden (Wantimpres) bidang agama pada 2007.
Setahun setelahnya Ma’ruf lalu dianugerahi penghargaan Satyalencana Wira Karya. Penghargaan itu diberikan karena Ma’ruf mampu memelihara kerukunan beragama.
BACA JUGA:
“Karena jasa besar Maruf Amin yang sangat berperngaruh dalam pembangunan Indonesia. terutama peran aktifnya dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan kepadanya penghargaan Satyalencana Wira Karya dalam Keputusan Presiden Nomor 001/ TK/2008.”
“Penghargaan Satyalencana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia Kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. Pemerintah menganugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada Ma'ruf Amin bersamaan dengan 11 tokoh-tokoh lintas agama lainnya,” terang Saifuddin A. Rasyid dalam kawan-kawan dalam buku KH Ma’ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia (2023).
MUI pun bak rumah bagi Ma’ruf Amin. Ia lalu sukses terpilih sebagai Ketua Umum MUI pada 2017. Kepemimpinannya di MUI mampu mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara umat Islam di Indonesia. Ma’ruf pun dikenal sebagai tokoh yang memperkenal ekonomi syariah di Indonesia.
Ma’ruf ingin Indonesia jadi pasar ekonomi syariah. Pucuk dicinta ulam tiba. Pemerintah dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur mengapresiasi peran Ma’ruf memperkenalkan ekonomi Syariah.
Ulama karismatik itu lalu dianugerahi gelar Guru Besar Kehormatan (Honoris Causa) pada 24 Mei 2017. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menyaksikan. Penganugerahan dilakukan sebagai bukti yang mempertegas bahwa Ma’ruf adalah tokoh pembawa ekonomi syariah di Indonesia.
"Presiden juga telah mencanangkan Jakarta sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Tentu saja hal-hal terkait dengan pencapaian pencanangan tersebut baik peraturan maupun kebijakan lain saat ini sedang dilakukan pembenahan.”
"Bukan hanya sektor keuangan syariah saja yang dilakukan pembenahan, tapi juga sektor bisnis dan wisata syariah. Maka, di waktu mendatang akan diperbesar pendekatan dari bawah ke atas atau bottom up. Ke depan, ekonomi nasional harus ditopang oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat," ujar Ma’ruf dalam orasi ilmiahnya dikutip laman ANTARA, 24 Mei 2017.
