Tragedi Gedoran: Pemberantasan Kaki Tangan Belanda di Depok
Ilustrasi (Ilham/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Salah satu peristiwa kelam di Masa Bersiap yang cukup terkenal adalah tragedi Gedoran Depok. Mendidihnya nasionalisme masyarakat pasca merdeka berujung pada aksi "bersih-bersih" terhadap apa-apa yang berbau kolonial. Orang-orang Belanda dan mereka yang dianggap kaki tangannya diberantas. Termasuk orang-orang pribumi yang mendapat julukan Belanda Depok.

Sebutan Belanda Depok santer terdengar di kehidupan sehari-hari. Biasanya sebutan ini ditujukan untuk sekelompok orang Depok yang memiliki marga kebelanda-belandaan. 

Namun sekelompok orang itu tidak berkulit putih atau berhidung mancung. Layaknya ras khas kaukasoid yang menjadi ciri khas orang Eropa. 

Mereka sesungguhnya adalah keturunan pribumi yang memiliki keterkaitan dengan era kolonialisme di masa silam. Kata Sejarawan JJ Rizal, mayoritas mereka adalah budak asal Bali, Sulawesi dan wilayah Timur. Mereka dibawa oleh saudagar kaya Cornelis Chastelein pada abad 17 yang kemudian dimerdekakan. 

"Kemudian diberi nama-nama Eropa, terdidik secara Eropa, menganut agama Eropa. Tapi mereka sebenernya punya kedekatan dengan masyarakat pribumi," kata Rizal diwawancara tvOne

Beda nasib

Cornelis Chastelein, seorang suadagar senior dari benteng Batavia tengah memperluas daerah pertaniannya saat itu. Ia membeli tanah di Depok seluas 1.240 hektar. 

Untuk menggarap tanahnya itu Cornelis juga membeli 150 budak yang kebanyakan berasal dari Bali dan Sulawesi Selatan. Cornelis membagi budak-budak itu dalam 12 Marga Belanda. 

Berbeda dari budak kebanyakan yang hidup sengsara, budak Cornelis justru hidup sejahtera. Mereka hidup nyaman. Kehidupannya makin makmur setelah tuannya, Cornelis tutup usia pada 28 Juni 1714. Almarhum meninggalkan surat wasiat yang isinya akan memerdekakan seluruh budaknya dan menghibahkan tanahnya di Depok kepada mereka. 

Bertahun-tahun hidup dalam lingkungan budaya Belanda, para mantan budak menganut gaya hidup Belanda. Dan tentunya fasih berbahasa Belanda. Itulah awal-mula munculnya julukan Belanda Depok. 

Saking stabilnya wilayah tersebut, Depok sampai punya pemerintahan sendiri. Tatanan pemerintaahan Depok pada masa itu di susun oleh Advokat Belanda dengan pengaturan bercorak republik dengan presiden pertamanya G. Jonathans dan MF Jonathans sebagai sekretarisnya. 

Presiden dipilih berdasarkan pemungutan suara terbanyak setiap 3 tahun sekali. Istana Presiden Depok berdiri kokoh sampai sekarang yaitu rumah tua di Jl Pemuda, Pancoran Mas, Depok. 

Namun kekalahan Belanda oleh Jepang, membuat kekuasaan pemerintah Depok melemah. Seluruh hasil bumi Depok diambil Jepang. Walau begitu hak-hak warga Depok untuk menjalankan tradisi budaya Eropa tidak dilarang. 

Titik balik

Saat masa penjajahan Jepang, wilayah Depok bisa dibilang yang paling aman. Hampir tak ada bentrokan fisik di kota tersebut.

Situasi berubah ketika Sukarno memproklamirkan kemerdekaan. Semangat nasionalis mendidih hampir di setiap jiwa bangsa Indonesia. Bisa dibilang mereka melakukan "pembersihan" di setiap wilayah Nusantara, tak terkecuali Depok.

Menurut Wenri Wanhar dalam bukunya Gedoran Depok: Revolusi Sosial di Tepi Jakarta 1945-1955 pada 7 Oktober 1945, kerusuhan terjadi di Depok. Penduduk setempat memboikot orang Eropa termasuk yang dinilai menjadi kaki tangan Belanda. Tak terkecuali mereka para Belanda Depok. 

Mereka menghalangi orang Eropa membeli kebutuhan sehari-hari. Para laskar kemerdekaan itu ingin melumpuhkan aktivitas perekonomian orang-orang Belanda dan kaki tangannya.

Laskar-laskar pemuda pun terbentuk. Pembelotan anggota PETA di Depok melahirkan Angkatan Muda Republik Indonesia (AMRI) dibawah kepemimpinan Margonda, Laskar 21 dibawah pimpinan Tole Iskandar dan Pertahanan Daerah dibawah pimpinan Nisin Manyir serta masih banyak tokoh lainnya yang beberapa dijadikan nama jalan di Depok saat ini. 

Pemberontakan semakin marak. Pada 8 Oktober 1945, segerombolan orang bersenjata bambu runcing merampok lima keluarga yang dianggap kaki tangan Belanda. Mereka menjarah semua barang kekayaannya. 

Selain itu, gudang-gudang koperasi tempat penyimpanan pangan dijarah sekelompok gelandangan. Lalu pada 11 Oktober, sekitar 4000 orang datang ke Depok. Rombongan itu merampok dan mengobrak-abrik rumah-rumah dan mengusir penghuninya terutama penduduk Kristen Eropa. 

Menyisakan trauma

Salah satu saksi hidup Opa Yoti mengatakan "kejadiannya ada sedikit kemiripan dengan peristiwa kerusuhan 1998. Di mana banyak toko-toko bertuliskan 'milik pribumi'". Waktu Gedoran Depok meletus beberapa orang Depok ada yang mengamankan diri di rumah jongosnya atau berlindung di rumah-rumah orang kampung di luar Depok. 

Melihat kerusuhan itu, Polisi pemerintah RI pun bergeming. Mereka hanya bisa menonton kekerasan itu terjadi. 

Dampak dari peristiwa Gedoran Depok bahkan dirasakan sampai beberapa tahun kemudian. Bahkan hampir semua yang mengalami langsung kejadian tersebut merasa trauma. 

Korban lain yang merasakan pengalaman traumatis itu adalah Dolf Jonathans. Ia melihat dengan mata kepala sendiri ketika ratusan pemuda bersenjata memasuki Kerkstraat yang sekarang bernama Jalan Pemuda, Depok.  

Kediaman Dolf hanya berjarak sekitar 100 meter dari pertigaan Kerkstraat. "Kami lihat orang-orang bersenjata mulai memasuki pekarangan dan menggedor pintu rumah dengan penuh amarah," kata Dolf dikutip Detik.

Melihat kejadian itu mereka kabur lewat pintu belakang. Mereka bersembunyi di dalam hutan. Setelah situasi mulai sepi baru mereka kembali ke rumah. "Semua barang habis diangkut, yang masih utuh cuma sup kacang merah di atas meja," kata Dolf. 

Mereka yang mencoba melawan orang-orang bersenjata kala itu bakal dipenggal atau dibawa ke Penjara Paledang di Bogor untuk laki-laki. Sedangkan perempuan dan anak-anak di bawah usia 13 tahun ditempatkan di Gedung Gemeente Bestuur.

Dolf mengaku akhirnya ia dipenjara di Paledang selama 10 hari. Sementara mereka yang ditahan di Gemeente Bestuur baru bebas setelah tentara Inggris datang. 

Menurut Pengurus Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) Ferdy Jonatahans, peristiwa Oktober 1945 tersebut menimbulkan trauma mendalam bagi warga komunitas 12 marga. Oleh sebab itu hampir seluruh anggota komunitas yang mengalami kejadian tersebut enggan bercerita.

Namun baginya, peristiwa tersebut harus diluruskan. Karena selama ini kisah dari anggota komunitas cenderung terpinggirkan. "Kami ini bukan pengkhianat. Kami korban saat itu," pungkasnya.