Kepimpinan RI Baru Diminta Lanjutkan Perjuangan Isu Perempuan dan Anak

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengajak para aktivis perempuan dan anak di seluruh Indonesia untuk terus melanjutkan komitmen dalam memperjuangkan pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak hingga pelosok negeri.

Ia pun turut menekankan pentingnya kesinambungan program di tengah dinamika kepemimpinan nasional yang baru, dalam hal ini, Prabowo Sugianto dan Gibran Rakabuming Raka baru saja dilantik sebagai presiden RI periode 2024 hingga 2029.

"Saya menyampaikan apresiasi terhadap komitmen rekan-rekan aktivis perempuan dan anak yang telah mendampingi saya dan jajaran KemenPPPA selama lima tahun ini. Meski begitu, lima tahun merupakan waktu yang singkat untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang kompleks dan multi sektoral."

"Oleh karenanya, kami membutuhkan masukan dan komitmen lebih lanjut dari rekan-rekan agar bisa dititipkan kepada kepemimpinan berikutnya," kata Bintang Puspayoga dalam webinar, seperti dikutip Antara.

Menurutnya, upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus terus menjadi prioritas nasional, terutama saat terjadi transisi pemerintahan. 

Selama lima tahun terakhir, KemenPPPA telah meluncurkan berbagai program strategis yang berhasil memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yang kini tersebar di lebih dari 2.000 desa.

Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga telah dibentuk di banyak wilayah dengan konsep layanan terpadu untuk korban kekerasan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

"Saya merasa masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi kita sudah melihat praktik baik di berbagai daerah, bahkan hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kita sesama perempuan harus terus bekerja sama dan mendukung satu sama lain agar dapat mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” kata Bintang Puspayoga.

Dalam bidang penanganan perkawinan anak, Bintang menyampaikan, Indonesia telah berhasil melampaui target RPJMN 2020-2024 dengan menurunkan angka perkawinan anak menjadi 6,92 persen pada 2023, jauh di bawah target 8,74 persen.

Ia berharap pencapaian ini terus berlanjut dan diperkuat di bawah kepemimpinan baru, mengingat masih ada tantangan terkait dispensasi perkawinan dan praktik kawin tangkap di beberapa daerah.

Pihaknya mencatat keberhasilan dalam menangani isu perkawinan anak melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yakni 8,74 persen dengan capaian di tahun 2023 mencapai 6,92 persen.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dengan aktivis, tokoh adat, dan tokoh agama di berbagai daerah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat. Meski angka perkawinan anak berhasil diturunkan, permasalahan dispensasi kawin dan kawin tangkap di daerah masih ditemukan, sehingga masih perlu dikawal bersama untuk menuntaskan-nya.

"Saya merasa masih banyak pekerjaan rumah dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi kita sudah melihat praktik baik di berbagai daerah, bahkan hingga ke daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kita sesama perempuan harus terus bekerja sama dan mendukung satu sama lain agar dapat mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya,” kata Bintang Puspayoga.