Eksklusif, Suharso Monoarfa Indonesia Diproyeksi Jadi Negara Maju di 2045, Ini Syaratnya
Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)

Bagikan:

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi corona amat menjanjikan. Tidak heran kalau Ketua Bappenas dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di Kabinet Indonesia Maju Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa memproyeksikan tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju. Namun tiba-tiba tamu tak diundang datang, pandemi COVID-19 terjadi dan membuat nyaris semua lini kehidupan lumpuh, semua proyeksi tadi terkoreksi seketika. Tapi menurut Suharso masih ada asa untuk mencapai proyeksi itu. Apa syarat untuk menuju Indonesia maju? Kepada tim VOI dia berbagi gagasan.

***

Pandemi global COVID-19 telah membuat banyak negara terpuruk. Rencana pembangunan yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi pandemi berubah total. Begitu juga dengan proyeksi pembangunan Indonesia yang  sudah diproyeksikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Di tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan. Tak heran kalau Kepala Bappenas Dr. Ir. H. Suharso Monoarfa menjadikan angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 (sebesar 5,7 persen) sebagai patokan. Berdasarkan angka itu pada tahun 2045 atau bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan, diproyeksikan Indonesia akan menjadi negara maju.

Namun semuanya terkoreksi ketika pandemi corona melanda nyaris semua negara di dunia termasuk Indonesia yang mulai terasa pada bulan Maret 2020. Menurut Monoarfa proyeksi Indonesia menjadi negara maju mendapat tantangan yang tidak  ringan. Pertanyaannya apakah proyeksi tadi masih bisa direalisasikan? Sejatinya menurut pria kelahiran Kota Mataram (NTB) 31 Oktober 1954 ini, proyeksi itu masih bisa diwujudkan. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi.

“Waktu kita menghitung ulang itu keinginan kita agar Indonesia bisa menjadi negara maju masih bisa dicapai, asal pertumbuhan ekonomi kita di angka 7 persen per tahun dengan basis di tahun 2021. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi di bawah itu akan lebih lama mencapai tujuan tadi. Jadi kalau pertumbuhannya ekonomi kita di angka 5 persen itu masih biasa saja. Kalau pertumbuhan ekonominya 6 persen alhamdulillah, sedikit lega. Nah kalau 7 persen baru akan kembali projektori semula, Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045,” tandasnya.

Untuk mencapai proyeksi itu Bappenas menggulirkan enam strategi. Keenam strategi ini satu sama lain saling mendukung, mulai dari strategi  peningkatan SDM, produktivitas ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan pemindahan ibu kota negara.

Selain itu Monoarfa juga membandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan beberapa negara seperti China, Vietnam dan Filipina. Dia juga menjawab soal investasi asing ke Indonesia dan beragam persoalan lainnya dari  Iqbal Irsyad dan Edy Suherli dan  dari VOI. Wawancara dilakukan secara virtual belum lama berselang. Inilah petikan selengkapnya.

Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)
Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)

 

Seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah 100 tahun merdeka?

Setiap negara pasti punya panduan. Panduan kita setelah 100 tahun Indonesia merdeka posisinya di mana? Dan pada momentum 100 tahun Indonesia merdeka itu apa yang ingin kita capai? Usia 100 tahun Indonesia merdeka itu artinya tahun 2045 nanti. Kita mencoba menghitung berbasis angka tahun 2015 kita ambil trajektorinya dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 5,7 persen dan pada segmen tertentu bisa sampai 6,2 persen. Sampai 2025, 2030, 2035 tingkat pertumbuhan ekonomi kita (diharapkan) tinggi terus, estimasinya pada tahun 2045 PDB (produk domestik bruto) riil kita sekitar 5,7 persen dan PDB per kapita 5 persen. Kalau kita lihat dengan angka ini maka PDB kita pada tahun 2045 kira-kira akan mencapai 7 triliun US Dolar secara total.

Pada saat itu kalau kita bagi dengan jumlah penduduk Indonesia pendapatan perkapita 23.100 US Dolar. Itu artinya Indonesia sudah menjadi negara maju secara ekonomi.

Kita juga punya pekerjaan rumah, bagaimana bisa graduasi dari negara Middle Income Trap (MIT) yaitu negara berpenghasilan menengah yang masuk dalam jebakan yang tak bisa lepas. Dalam hitungan ini, tahun lalu kita sudah menembus 4000-an US Dolar, artinya Indonesia sudah lolos dari  Lower Middle Income Country.  Middle Income itu ada dua; lower dan upper middle income.

Tingkat pendapatan perkapita penduduk dunia rata-rata di sebuah negara dihitung; low income, middle income (lower middle income dan upper middle income) dan high economy country.  Dalam hitungan kita sebenarnya di tahun 2020 kita sudah mencapai upper middle income country.

Ketika pandemi corona melanda apakah ada koreksi target?

Saat pandemi corona melanda Indonesia, angka di atas langsung terkoreksi. Kita harus menghitung ulang. Waktu kita menghitung ulang itu keinginan kita agar Indonesia bisa menjadi negara maju masih bisa dicapai, asal pertumbuhan ekonomi kita di angka 7 persen pertahun dengan basis di tahun 2021. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi di bawah itu akan lebih lama mencapai tujuan tadi. Jadi kalau pertumbuhannya 5 persen biasa saja. Kalau pertumbuhan ekonominya 6 persen alhamdulillah. Nah kalau 7 persen baru akan kembali projektori semula, Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045.

Jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya Vietnam kondisi Indonesia bagaimana?

Jika dibandingkan dengan Vietnam, dengan asumsi tahun 2019-2020. Dari data yang kita punya pada tahun 2035 Indonesia akan ditinggalkan oleh Vietnam.

Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)
Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)

 

Apa saja strategi yang dilakukan oleh pemerintah?

Kami telah menyusun enam strategi besar untuk transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi pertama SDM yang berdaya saing. Yaitu soal kesehatan yang sudah teruji saat pandemi ini, lalu pendidikan serta riset dan inovasi. Strategi kedua adalah  produktivitas sektor ekonomi, dalam hal ini produktivitas di sektor industrialisasi, produktivitas UMKM dan modernisasi pertanian yang mencakup di dalamnya peternakan dan nelayan.

Lalu strategi yang ketiga adalah ekonomi hijau. Ini penting sekali,  kita memilih ekonomi yang rendah karbon dan ekonomi sirkuler, serta blue economy dan transisi energi. Semua ini untuk mencapai net zero emission. Kemudian strategi keempat transformasi digital yang meliputi infrastruktur digital, pemanfaatan digital dan penguatan enabler.

Yang kelima adalah integrasi ekonomi domestik, yang meliputi  infrastruktur konektivitas; Super Hub, Hub Laut dan Hub Udara. Domestic value chain yang kuat akan menjadi modal untuk bersaing di level global. Dan yang keenam adalah strategi pemindahan ibu kota negara. Ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan tempat untuk mempraktikkan ekonomi hijau, trasformasi digital dan di sana tempat  sumberdaya manusia yang berdaya saing tinggi berkiprah.

Nanti diharapkan pada tahun 2045 center for excellent dalam bidang ilmu dan tekonologi bisa mencapai 190/190. Lalu persentase yang menyandang gelar Ph.D bisa mencapai 70 persen, sekarang baru 13 persen. Dan perusahaan berbasis teknologi bisa meningkat menjadi 1.000. Kemudian kita bisa mencapai advanced pilot research.

Soal pertanian, lahan semakin berkurang dan minat orang untuk menjadi petani juga tidak tinggi, padahal ini termasuk bidang yang masuk dalam strategi, seperti apa menghadapi kondisi ini?

Masih ada yang beranggapan kalau menjadi petani itu inferior. Yang dibutuhkan meningkatkan daya saing dan kemampuannya. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tukar mereka. Sekarang ini nilai tukarnya cuma naik 4 sampai 5 persen dari produksi. Nilai tukar petani kita cuma 104 atau 105. Jadi tipis sekali antara nilai perolehan dengan kebutuhan, ngepas saja. Nah kalau kita belajar dari negara lain seperti China dan  Thailand, mereka bisa mencapai 120, 130 bahkan ada yang 140. Mengapa di Indonesia tidak bisa seperti itu karena ongkos produksinya mahal. Pertanian itu harus menjanjikan. Dan  saya lihat anak-anak mudah sudah mulai ada yang punya minat pada bidang pertanian organik. Mereka memberikan bibit, pupuk kepada petani dan hasilnya langsung mereka dibeli. Ini yang membuat petani senang.

Upaya lain yang dilakukan adalah mencegah buruh tani yang bermigrasi ke kota setelah musim panen. Caranya dengan melibatkan mereka pada sektor produksi pertanian. Kembali lagi peningkatan nilai tukar petani tadi. Kalau kita bisa meningkatkan nilai tukar petani, dua sisi sekaligus yang bisa dicapai; meningkatkan produktivitas pertanian dan menurunkan angka kemiskinan.

Bagaimana dengan strategi dalam bidang kesehatan, sementara pandemi masih belum tuntas?

Dengan adanya pandemi ini kita semua terkejut. Ternyata sistem kesehatan kita masih amat rentan saat diserbu pandemi. Banyak persoalan dalam soal kesehatan ini. Contoh soal TBC kita nomor tiga di dunia. Kita ingin menurunkan insidensi kasus TBC dari 314 menjadi 231 per 100.000 penduduk. Contoh lain soal malaria. Kita ingin mengeliminir malaria, sekarang baru 300 kabupaten/kota kita mau naikkan menjadi 355 dan sampai seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Lalu soal kusta, kita kembali lagi di urutan ketiga. Padahal di tahun 1980-an kita sudah dinyatakan bebas.

Soal imunisasi bayi kita baru 57 persen, harusnya ini bisa 100 persen. Anak yang tidak mendapat imunisasi dasar lengkap lebih rentan terkena stunting (adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek/kerdil dari standar usianya). Di tahun 2024 kita berharap angka stunting menjadi 14 persen. Angka kematian ibu melahirkan 205/100.000 kelahiran hidup.

Rumah sakit rujukan nasional di tahun 2024 kita harapkan bisa bertambah menjadi 40, sekarang baru 14 Rumah Sakit. Untuk puskesmas hari ini yang tanpa dokter ada 12 persen di seluruh Indonesia. Kita berharap tahun depan jadi 0 persen. RSUD yang punya 4 dokter spesialis dasar (Penyakit Dalam, Bedah, Anak, Obstetri dan Ginekologi) dan 3 spesialis lainnya (Anastesi, Patologi dan Radiologi) baru 12 persen. Tahun 2022 kita minta kenaikannya 80 persen. Karena di tahun 2024 bisa 100 persen. Fasilitas kesehatan tingkat pertama baru 40 persen, harusnya 80 persen. Upaya yang dilakukan ini untuk mencapai universal healthcare yang berhubungan dengan tingkat harapan hidup.

Soal investasi asing dalam pembangunan seperti apa Bappenas melihatnya?

Kalau kita komparasi dengan China tingkat FDI (foreign direct investment) nya tinggi, tumbuh 47,8 persen di tahun 2021. Dan FDI itu berasal dari negara ASEAN, Belt Road Initiative dan Uni Eropa. Kenapa mereka  bisa begitu karena angka COVID-19nya flat (datar), artinya bisa diatasi. Dan mereka memanfaatkan semua perjanjian bilateral dan menghindaran pajak berganda. Selain FDI investor dari dalam negeri China juga digalakkan. Jadi investasi asing ke Indonesia perlu kita buka dan kita dorong juga. Tapi yang terkait dengan ekonomi sirkuler, blue economy dan green economy serta hilirisasi ekonomi dalam rangka meningkatkan industri manufaktur kita. Saya kira untuk sektor itu oke.

Bagaimana dengan market place, yang barangnya ternyata dari China?

Soal market place ini yang terjadi UMKM-nya itu reseller bukan produsen. Mustinya yang di-support itu UMKM yang memproduksi barang atau jasa.  

Formula di China untuk menumbuhkan ekonomi pasca pandemi amat bagus, bagaimana menerapkan untuk Indonesia?

Di China presidennya memimpin sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Di Indonesia sebenarnya begitu juga, cuma di daerah provinsi dan kabupaten/kota kadang prioritasnya tidak sama. Mereka masih mengutamakan pembangunan yang bersifat fisik, karena itu kelihatan. Seperti membangun jalan, tugu, alun-alun. Lalu ada rumah bupati atau gubernurnya keren, padahal daerahnya miskin, ini kan aneh. Bappenas mendorong kepala daerah bagaimana cara mereka mengatasi kemiskinan dan meningkatkan nilai tukar petani, nelayan dan lain-lain dalam penyusunan pembangunan di daerahnya.  

Merawat Persatuan dengan Pembangunan 

Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)
Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)

 

Sebagai seorang politikus, kiprah dan peran Suharso Monoarfa tak perlu diragukan. Bernaung di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ia sudah menapaki kariernya sebagai politisi dari anggota biasa dan kini menakhodai berlambang Ka’bah itu.

Ia menamatkan SD hingga SMA di kota Malang. Kemudian ia melanjutkan studi ke Bandung di Akademi Geologi dan Pertambangan Bandung (1973). Kemudian ia pindah ke jurusan Planologi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Bandung  (1974-1978). Setelah bekerja di beberapa instansi ia meneruskan studi di EDP University of Michigan (1994).

Berbagai posisi penting di sejumlah perusaan pernah ia pegang. Di antaranya Suharso pernah menjadi Direktur PT Bukaka Sembawang Systems (1995–1998) dan Direktur PT Bukaka Telekomindo International (1997–2000). Dan ia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Agro Utama Global (1999-2002).

Dari dunia bisnis dan ia merambah partai politik. Pria berdarah bangsawan Gorontalo ini pernah menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009 dari PPP untuk daerah pemilihan Gorontalo. Dan pada periode berikutnya ia kembali dipercaya oleh konstituennya untuk menjadi wakil rakyat periode 2009-2014.

Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)
Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)

 

Namun ia menerima tawaran menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2011). Di tengah perjalanan ia mengundurkan diri karena alasan pribadi pada 17 Oktober 2011. Pada tahun 2015-2019 Suharso dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Keadaan yang mendesak setelah Ketua PPP Romahurmuziy ditetapkan sebagai tersangka KPK. Melalui Rapat Pengurus Harian PPP yang dihadiri Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Mahkamah Partai, Suharso ditetapkan sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) Ketua Umum DPP PPP pada 16 Maret 2019.   

Ia terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PPP pada Muktamar IX PPP di Makassar pada 19 Desember 2020.  Soalnya tak ada yang berani maju sebagai calon Ketua Umum selain dirinya saat itu.  

Gaya kepemimpinan ayah tiga anak ini - Andhika Mohammad Yudhistira MonoarfaRaushanfikri Enaldo Monoarfa, dan Ainy Syahputri Monoarfa, memang berbeda dari gaya kepemimpinan tokoh dan ketua partai politik lainnya yang kerap menonjolkan sosok pribadi.

Sebaliknya dalam pemimpin PPP ia lebih menonjolkan pada program kerja. “Kita fokus pada kerja-kerja elektoral. Dan kerja elektoral itu memastikan kepada publik bahwa PPP masih bisa diterima dan bisa menjawab masalah yang dihadapi masyarakat,” tukasnya.

Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)
Suharso Monoarfa. (DI Raga-VOI/Dok Kementerian PPN dan Bappenas)

 

Karena alasan itu pula, sangat jarang ada baliho atau bentuk promo partai lainnya yang  menampilkan foto Ketua Umum PPP ini. Bandingkan dengan partai lainnya di mana ada baliho di situ ada foto ketua partainya. Monoarfa mengistilahkan hal seperti ini dengan kerja yang aduhai. “Untuk kerja yang aduhai tidak ada, saya tak pasang foto saya di mana-mana, cuma logo partai saja,” tegasnya.

Pasca terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP ia memang mengusung tagline ‘Merawat Persatuan dengan Pembangunan. “Kita mengenalkan tagline merawat persatuan dengan pembangunan. Orang yang lapar tidak bisa diajak guyub (akur), orang yang tak punya pekerjaan bagaimana bisa diajak bersatu. Kalau urusan perut dan pekerjaan sudah selesai baru bisa orang diajak guyub. Sebagaimana merawat kebudayaan dengan pariwisata, jangan dibalik,” tegasnya.

Apa target Anda untuk pemilu 2024?  Mendapat pertanyaan seperti ini dengan tegas ia menjawab. “Saya ingin mengembalikan suara PPP yang ‘dipinjam’ oleh partai lain, sebagaimana yang pernah kita capai di 2004,” kata Suharso Monoarfa optimis.

***

“Saat pandemi corona melanda Indonesia, angka di atas (proyeksi pertumbuhan ekonomi) langsung terkoreksi. Kita harus menghitung ulang. Waktu kita menghitung ulang itu keinginan kita agar Indonesia bisa menjadi negara maju masih bisa dicapai, asal pertumbuhan ekonomi kita di angka 7 persen pertahun dengan basis di tahun 2021.”

Suharso Monoarfa

***