DKI Democrats Want Anies-AHY To Run For The 2024 Presidential Election

JAKARTA - Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono menyebut pihaknya menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk bersanding menjadi calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpree 2024.

Keinginan ini, kata Mujiyono, diputuskan berdasaekan aspirasi yang ditampung dari mayoritas jajaran pengurus Partai Demokrat di DKI Jakarta.

"Politik itu kan harus aspiratif. Maka, secara random saya tanya (ke kader), 'lo mau siapa', dan rata-rata di DKI maunya Anies-AHY atau AHY-Anies," kata Mujiyono di kantor DPD Demokrat DKI, Jakarta Selatan, Jumat, 9 September.

"Hampir 70 persen, kalau saya tanya pengurus DPD Demorkat DKI dari mulai tingkat DPD hingga anak ranting, mereka semangatnya (Demokrat) berkoalisi dengan Anies," lanjut dia.

Mujiyono menuturkan, aspirasi ini akan diungkapkan kepada dewan pimpinan pusat (DPD) dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat yang digelar pada tanggal 15 dan 16 Setember 2022 mendatang.

"Nanti di rapimnas akan ketahuan, tapi belum tahu mekanismenya seperti apa. Rapimnas kan akan dilakukan 15-16 September, pasti nanti ada statement yang mengarah terkait koalisi," ucap Mujiyono.

Mujiyono mengaku tak mempersoalkan riwayat kontestasi politik pada Pilkada DKI 2017 lalu. Di mana, AHY dikalahkan oleh Anies yang memenangkan pemilihan dan menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"(Kekalahan AHY saat Pilgub DKI) itu dinamika politik masa lalu. Politik enggak boleh baperan. Dalam politik tidak ada teman yang abadi tapi kepentingan dan kesamaan visi yang kemudian membuat parpol menyatu," ungkap Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta tersebut.

Meski demikian, Mujiyono mengakui keputusan pencalonan presiden tetap dipegang oleh DPP. Sebab, Demokrat juga perlu mempertimbangkan pilihan koalisi partai untuk mengusung calon presiden.

Mengingat, Demokrat hanya memperoleh suara di parlemen sebesar 7,7 persen. Angka ini tidak cukup memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold sebesar 20 persen jika mengusung sendirian.

"Kan kami punya kendaraan, kan yang punya STNK atas nama kami. Tapi, ya namanya politik, Ketum sih pasti berusaha. Dinamikanya tentunya akan terus ter-update, entah dengan siapa," imbuhnya.