Anak Buah Sri Mulyani: Anggaran Kesehatan Tahun Depan Naik jadi 9 Persen dari Normal 5 Persen APBN

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa sektor kesehatan masih menjadi prioritas pemerintah dalam menyusun keuangan negara yang tercermin di APBN.

Menurut dia, dalam situasi normal sebelum pandemi dana kesehatan berkisar 5 persen dari belanja APBN. Akan tetapi sejak COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan alokasi belanja di sektor ini guna penanganan yang lebih optimal.

“Kalau biasanya di dalam peraturan perundang-undangan itu selalu dinyatakan untuk anggaran kesehatan minimal 5 persen dari total belanja negara, maka tahun ini ada sekitar 8 persen,” ujarnya dalam keterangan pers seperti yang dikutip pada Kamis, 30 September.

Bahkan, sambung Suahasil, dalam penyusunan RAPBN 2022 pemerintah dan parlemen sepakat untuk menambah porsi tersebut.

“Tahun depan kita perkirakan antara 8 sampai 9 persen belanja negara untuk kesehatan, dan ini tentu untuk mempersiapkan fungsi kesehatan kita,” tuturnya.

Sebagai informasi, dalam APBN 2021 anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp214,96 triliun yang masuk dalam skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Adapun, realisasi hingga 17 September lalu diketahui penyerapan anggaran mencapai Rp91,28 triliun atau sekitar Rp45,3 persen dari pagu yang disediakan.

Dana itu sendiri digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya biaya perawatan pasien COVID-19 yang mencapai hampir setengah juta orang, insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat sebanyak 1,07 juta orang, santunan kematian 397 nakes, pengadaan 105 juta dosis vaksin, serta membantu iuran JKN bagi 29,29 juta orang.

Asal tahu saja, untuk belanja negara pada tahun ini disebutkan sebesar Rp2.750 triliun. Lalu, dalam RUU APBN 2022 sektor belanja negara disepakati sebesar Rp2.714 triliun.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk mendorong fungsi kesehatan. Pelaksanaan tracing, testing, treatment, isolasi pasien, pelaksanaan program vaksinasi, serta berbagai macam komunikasi dan koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus dilakukan untuk mendorong fungsi kesehatan,” tutup Wamenkeu Suahasil