JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa formula 3T (Testing, Tracing, dan Treatment), sinergi kecepatan respons, serta kepatuhan masyarakat menjadi kunci mengatasi lonjakan kasus COVID-19.
Menko Airlangga mencontohkan keberhasilan penanganan COVID-19 di Kudus akibat varian Delta, karena adanya sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri.
"Strategi yang diterapkan adalah formula generik 3T dan 3M, tetapi sinergi yang sangat baik antara kecepatan respons pemerintah pusat, keseriusan pemda, ketegasan aparat, dan kepatuhan serta gotong royong masyarakat menjadi kunci," kata Menko Airlangga dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lemdiklat Polri secara daring, dikutip dari Antara, Selasa 3 Agustus.
Hasil dari sinergi tersebut, lanjut dia, angka kasus aktif dan BOR pada pada titik puncak 12 Juni sebanyak 2.342 dan 100 persen berhasil diturunkan, hingga per tanggal 31 Juli sebanyak 228 kasus aktif dan BOR 14 persen.
Ia menegaskan 3T juga terus diintensifkan sebagai upaya di hilir. Secara khusus kegiatan testing akan ditingkatkan untuk menurunkan tingkat positivity rate sesuai dengan yang tertuang dalam Instruksi Mendagri terkait pemberlakuan PPKM Level III dan IV.
"Testing perlu ditingkatkan dan berbagai aspek dan suspect perlu terus dijaga. Pemerintah mendorong agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan beserta para relawan agar ini bisa terus seluruhnya termonitor dan tracing-nya berjalan," ujar Menko Airlangga.
Dalam rangka penanganan pasien, pemerintah terus meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit untuk COVID-19 dengan mewajibkan konversi hingga 40 persen, menambah fasilitas isolasi terpusat, memenuhi kebutuhan oksigen dengan membentuk Satgas Oksigen di daerah-daerah serta memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan.
Percepatan vaksinasi juga terus dilakukan untuk segera mencapai target herd immunity. Tercatat lebih dari 67 juta dosis vaksin telah disuntikkan yang terdiri dari vaksinasi dosis ke-1 sebanyak 46,98 juta dosis dan vaksinasi dosis ke-2 sebanyak 20,05 juta.
BACA JUGA:
Sedangkan terkait upaya memulihkan ekonomi nasional, Menko Airlangga menyatakan pemerintah telah meningkatkan alokasi Anggaran PEN 2021 dari yang sebelumnya Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun.
Peningkatan anggaran tersebut ditujukan untuk meningkatkan penanganan di sisi kesehatan dan melindungi masyarakat yang terdampak pandemi melalui program perlindungan sosial.
"Pemerintah memastikan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dengan diberikannya insentif untuk Usaha Mikro Informal sebesar Rp1,2 juta per unit usaha untuk 1 juta usaha mikro. Penyaluran bantuan akan dibantu oleh TNI dan Polri dengan mekanisme yang akuntabel," jelas Menko Airlangga.
Di tengah pengetatan PPKM Level III dan IV, pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui perpanjangan diskon listrik, Bantuan Produktif Ultra Mikro, Bansos Tunai, Program Kartu Prakerja, dan Insentif Usaha. Selain juga mendorong percepatan penyaluran PKH, kartu sembako, dan BLT Desa guna memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat.
"Kerja sama dari PoIri dalam penanganan pandemi masih terus pemerintah butuhkan. Satuan Polri dan masyarakat akan menanti kiprah para peserta pelatihan kepemimpinan kali ini dan semoga hal-hal yang didapat dalam pelatihan ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan oleh para peserta," kata Menko Airlangga.