Mandiri Kesehatan, Erick Thohir Proyeksikan Indonesia Mampu Produksi 50 Persen Bahan Baku Obat

JAKARTA - Indonesia berkomitmen untuk mandiri dalam bidang kesehatan. Untuk mewujudkannya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan bahan baku obat sebanyak 50 persen dalam waktu dekat.

Erick mengatakan, hingga sekarang kebutuhan bahan baku obat 90 persen masih dipenuhi dengan impor dari negara lain. Sehingga langkah ini akan segera dikebut agar industri farmasi nasional dapat memenuhi kebutuhan bahan bakunya sendiri.

"Ini bahan baku obat yang salah satu kita pelajari bisa tidak 50 persen dipenuhi oleh buatan Indonesia," katanya dalam dialog virtual di Jakarta, Jumat, 30 Juli.

Menurut Erick, salah satu perusahaan pelat merah yang tengah mengembangkan industri petrochemical yakni PT Pertamina (Persero). Terobosan tersebut juga sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menginginkan adanya pengembangan hilirisasi industri.

Lebih lanjut, kata Erick, industri petrochemical perlu dikembangkan. Sebab, industri tersebut akan memproduksi bahan baku pembuatan obat paracetamol.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk turut mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan. Langkah strategis yang dijalankan antara lain adalah pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35 persen pada tahun 2022, yang salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

"Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dikutip dari laman Setkab, Jumat, 30 Juli.

Agus menegaskan pihaknya telah mendorong sektor industri farmasi dan alat kesehatan di Tanah Air untuk meningkatkan produktivitasnya. Apalagi, kedua sektor ini sudah dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan ke depannya.

"Guna menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, kami mendorong pengoptimalan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)," katanya.