JAKARTA - Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) tengah melakukan proses pelepasan saham atau divestasi atas enam ruas tol yang dikelola perusahaan konstruksi pelat merah tersebut. Divestasi ini adalah upaya Waskita Karya untuk mengurangi utang perusahaan yang sudah mencapai Rp90 triliun.
"Saat ini Waskita sedang divestasi ruas yang selesai di awal tahun, Waskita ada 18 ruas dikerjakan, 5 ruas dari mereka sendiri dan 13 diambil alih swasta. Sebanyak 5 ruas dijual investor asing dan domestik," kata pria yang akrab disapa Tiko itu, dalam Rapat Kerja Kementerian BUMN bersama Komisi VI DPR RI terkait Pembahasan Mengenai Usulan BUMN Penerimaan PMN Tahun 2022, di Jakarta, Kamis 8 Juli kemarin.
Ia menambahkan, saat ini sedang ada 6 ruas lagi yang akan didivestasi. Harapannya, kata dia, proses divestasi bisa selesai di akhir tahun.
Mantan Dirut Bank Mandiri ini menuturkan, jika divestasi sudah dirampungkan, akan mengurangi utang Waskita saat ini. paling tidak setengahnya.
"Apabila sudah divestasi maka utang Waskita Rp 0 triliun akan turun setengahnya, ini jadi penting untuk mengubah Waskita. Tapi kita butuh PMN (penyertaan modal negara) menyelesaikan proyek tol lain yang di-pipeline," kata Tiko.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Jual Tol di Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi, Waskita Karya Raup Rp824 Miliar
23 April 2021, 17:55
Dalam rapat tersebut Waskita menjadi satu dari 12 BUMN yang diajukan mendapatkan PMN. Menteri BUMN Erick Thohir dalam kesempatan itu mengusulkan PMN kepada BUMN senilai Rp72,45 triliun pada APBN 2022 mendatang.
PMN ini akan diberikan kepada 12 BUMN dengan dengan tujuan penugasan maupun restrukturisasi. Adapun Waskita Karya diusulkan mendapatkan PMN senilai Rp3 triliun
Tiko mengatakan beberapa BUMN saat ini, khususnya BUMN karya memang cukup tertekan seiring dengan dampak pandemi COVID-19.
"Kondisi BUMN karya kita memang saat ini cukup memprihatinkan kombinasi dua hal karena COVID-19 ke kontrak baru dan penjualan dan penugasan yang berat. Tidak didukung PMN yang memadai, tidak ada PMN tahun lalu 2017-2019 tidak ada PMN yang menanggung PSN (proyek strategis nasional)," kata Tiko.
Terkait
