APBN Tekor Rp283 Triliun Sepanjang Semester I 2021, Sri Mulyani: Ini Lebih Bagus dibanding Tahun Lalu

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 pada sepanjang semester I telah mengalami defisit sebesar Rp283,2 triliun 1,72 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Tekornya anggaran negara itu disebabkan oleh lebih tingginya sisi belanja negara, sebesar Rp1.170,1 triliun, dibandingkan dengan pendapatan yang sebesar Rp886,9 triliun.

Menkeu menjelaskan pendapatan negara pada paruh pertama tahun ini 9,1 persen secara tahunan dan telah menyentuh 50,9 persen dari pagu anggaran yang berjumlah Rp1.743,6 triliun.

“Pertumbuhan tahun ini sangat bagus dari tahun lalu yang terkontraksi minus 9,7 persen,” kata Menkeu dalam konferensi pers secara virtual pada Senin, 5 Juli.

Secara terperinci, pendapatan negara disumbang oleh penerimaan pajak sebesar Rp557,8 triliun atau 45,4 persen dari target tahun ini Rp1.229,6  triliun.

“Penerimaan pajak tumbuh mendekati 5 persen atau 4,9 persen secara tahunan dimana tahun lalu pajak kita mengalami hantaman yang kuat sekali dengan kontraksi minus 12 persen atau Rp531,8 triliun,” tuturnya.

Lalu, dari kepabeanan dan cukai dilaporkan terkumpul penerimaan sebesar Rp122,2 triliun  atau 56,9 persen dari target tahun ini Rp215,0 triliun. Kemudian, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan 11,4 persen dari tahun lalu menjadi Rp206,9 triliun.

“Kalau dilihat secara keseluruhan pada semester I lalu, bisa diketahui bahwa pemulihan yang terjadi memang sangat kuat,” tegas Menkeu.

Dari sisi belanja, spending pemerintah pusat tetap mendominasi dengan bukuan Rp796,3 triliun atau naik 19,1 persen dari tahun lalu. Jumlah itu terutama diserap oleh belanja kementerian/lembaga yang sebesar p449,6 triliun atau 43,6 persen dari pagu.

Sementara untuk belanja non-kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp346,7 triliun atau naik 8,9 persen year-on-year (y-o-y).

Kemudian, untuk transfer ke daerah sebesar Rp373,9 triliun atau terkontraksi 6,8 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp400,9 triliun.

“Ini pun sesudah ditransfer ternyata juga masih ada yang belum dipakai langsung oleh para pemerintah daerah,” imbuhnya.

“Dengan berbagai pergerakan dan perubahan yang sekarang terjadi, terutama menyangkut peningkatan kasus COVID-19, maka APBN perlu mendukung lagi terutama program-program di bidang kesehatan dan perlindungan sosial,” tutup Menkeu Sri Mulyani.