JAKARTA - PT Brantas Abipraya (Persero) bersama Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Strategis Jenjang 1–3 pada Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara onsite pada 21 Mei 2026 tersebut diikuti sekitar 300 tenaga kerja konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
Pelaksanaan sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi agar memiliki daya saing sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah.
Peserta sertifikasi berasal dari berbagai bidang pekerjaan konstruksi, di antaranya Kepala Tukang Bangunan Gedung, Mandor Konstruksi Bangunan Gedung, Tukang Besi Beton, Tukang Cat Bangunan Gedung, Tukang Kayu Konstruksi, Tukang Pasang Rangka Baja Ringan, hingga Tukang Pasang Ubin dan Keramik.
Sekretaris Perusahaan PT Brantas Abipraya (Persero), Dian Sovana, menyampaikan bahwa sertifikasi tenaga kerja menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembangunan infrastruktur pendidikan nasional.
“Brantas Abipraya meyakini bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas material dan teknologi konstruksi, tetapi juga oleh kompetensi sumber daya manusia yang terlibat di lapangan. Karena itu, kami mendukung penuh pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dian Sovana, dalam keterangannya, Senin, 1 Juni.
Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan tenaga kerja yang kompeten agar target kualitas, keselamatan, dan ketepatan waktu proyek dapat tercapai secara optimal.
“Program Sekolah Rakyat merupakan proyek strategis yang memiliki dampak sosial besar bagi masyarakat. Melalui sertifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang berada di garis depan pembangunan memiliki kompetensi sesuai standar nasional dan mampu memberikan hasil pekerjaan terbaik,” tambahnya.
Kegiatan sertifikasi ini dilakukan secara onsite di lokasi proyek guna memastikan proses asesmen berjalan efektif tanpa mengganggu progres pekerjaan konstruksi di lapangan.
Plt. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, Indro Pantja Pramodo, menegaskan bahwa sektor konstruksi memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 10,96 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap sekitar 8,5 juta tenaga kerja. Karena itu, penguatan kompetensi tenaga kerja konstruksi menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan dengan kualitas terbaik,” ujar Indro Pantja Pramodo.
Ia menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Keberhasilan proyek strategis seperti Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kualitas tenaga kerja konstruksi di lapangan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sertifikasi ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bentuk jaminan mutu terhadap infrastruktur yang dibangun,” jelasnya.
Indro juga mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah dan BUMN konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan nasional melalui peningkatan kompetensi SDM konstruksi.
BACA JUGA:
“Kami mengapresiasi sinergi antara BJKW II Palembang dan Brantas Abipraya melalui pelaksanaan sertifikasi dengan metode onsite. Pendekatan ini efektif karena tidak mengganggu progres proyek dan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan tenaga kerja tersertifikasi di lapangan,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian PU, agenda pembangunan infrastruktur tahun 2026 diperkirakan membutuhkan dukungan sekitar 37.356 tenaga kerja konstruksi, terdiri atas 754 tenaga ahli, 2.676 teknisi, dan 33.926 operator. Khusus sektor Prasarana Strategis, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat, diproyeksikan membutuhkan 13.522 tenaga kerja konstruksi.
Melalui kegiatan ini, Brantas Abipraya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional melalui peningkatan kualitas SDM konstruksi yang profesional, kompeten, dan berdaya saing guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.