JAKARTA - Anggota Dewan Komisari PT Garuda Indonesia Tbk Peter F. Gontha mengajukan permohonan pemberhentian pembayaran honorarium atas jabatan yang diembannya di maskapai nasional tersebut. Informasi tersebut disampaikan Peter lewat laman Facebook-nya pada Rabu, 2 Juni sekitar pukul 07.00 WIB.
“Karena perusahaan adalah perusahaan publik dan bersejarah milik kita bersama, saya merasa hal ini perlu saya sampaikan secara terbuka,” demikian yang ditulis Peter.
Dalam unggahan tersebut, dia juga menyertakan salinan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris Garuda Indonesia dengan tembusan ke direktur keuangan perseroan.
“Mengingat keuangan Garuda yang tambah lama tambah kritis, kami sebagai anggota Dewan Komisaris yang sangat mengetahui penyebab-penyebab kejadian ini,” tuturnya.
Dalam dokumen tersebut Peter juga menyertakan tujuh alasan mengapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengalami kondisi finansial yang cukup berat.
Pertama, Garuda disebut Peter tidak melakukan penghematan biaya operasional. Dua, tidak adanya informasi mengenai cara dan narasi negosiasi dengan lessor (pihak pemberi sewa pesawat). Tiga, tidak ada evaluasi atau perubahan penerbangan untuk rute yang merugi.
Keempat, cash flow manajemen yang tidak bisa dimengerti. Lima, keputusan yang diambil Kementerian BUMN secara sepihak tanpa koordinasi dan tanpa melibatkan dewan komisaris. Enam, saran komisaris yang karenanya tidak diperlukan. Serta yang terakhir adalah aktivitas komisaris yang oleh karenanya hanya 5-6 jam perminggu.
BACA JUGA:
“Maka kami mohon, dengan sedikit meringankan beban perusahaan, untuk segera mulai bulan Mei 2021, yang memang pembayarannya ditangguhkan, memberhentikan pembayaran honorarium bulanan kami sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang,” tuturnya.
Pada akhir memo surat tersebut, pemrakarsa acara musik Java Jazz tersebut berharap langkahnya dapat diikuti oleh kolega lain sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.
“Keputusan ini jelas dan mungkin sebagai contoh bagi yang lain agar sadar akan kritisnya keadaan perusahaan,” tegas Peter dalam suratnya yang bertanggal 2 Juni 2021 itu.