JAKARTA - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI mengingatkan apabila ada merchant atau penjual yang menolak pembeli memberikan pembayaran tunai memakai rupiah, maka bisa dikenakan sanksi pidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp200 juta.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan rupiah merupakan pembayaran yang sah dan kedudukannya diatur di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kasus Nenek Ditolak Bayar Tunai, YLKI: Digital Payment Boleh, Uang Tunai Jangan Disingkirkan
23 Desember 2025, 11:08 -
| EKONOMI
Viral Toko Roti Tolak Pembayaran Tunai, BI Tegaskan Rupiah Wajib Diterima
21 Desember 2025, 15:35 -
| EKONOMI
Sido Muncul Beri bantuan Rp900 Juta untuk Korban Bencana Alam di Sumatera
05 Desember 2025, 04:30
"Sesuai UU tersebut, rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan bagi pihak manapun menolak penggunaan mata uang rupiah di dalam negeri," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan Said disampaikan merespons viralnya sebuah video di media sosial. Akun Instagram @arli_alcatraz mengunggah sebuah video terkait seorang konsumen lansia ditolak pembayaran tunai oleh sebuah toko roti pada Kamis (18/12) di halte Transjakarta yang berlokasi di Monas.
