Kementerian Investasi Ditugasi Jokowi Fasilitasi Investor di NTT

JAKARTA - Kementerian investasi mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memfasilitasi investor menyelesaikan hambatan dalam merealisasikan rencana investasinya di daerah.Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Investasi melakukan strategi "jemput bola".

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Imam Soejoedi mengatakan dengan strategi jemput bola adalah mendatangi langsung para pelaku usaha baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berdiskusi terkait kendala investasi yang dihadapi.

Imam mengatakan dirinya menemui langsung para pelaku usaha di Provinsi NTT yang menghadapi berbagai kendala investasi. Kendala yang dihadapi antara lain terkait infrastruktur, tumpang tindih perizinan, pembebasan lahan, dan kebijakan sektoral.

"Kementerian Investasi akan terus berkomitmen membantu investor menyelesaikan permasalahannya yang tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat implementasinya nanti," tuturnya dalam keterangan resmi, Minggu, 23 Mei.

Imam menjelaskan bahwa selain memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi investor, Kementerian Investasi juga berkomitmen dalam merealisasikan investasi pelaku usaha PMA dan PMDN yang dalam tahap minat investasi maupun yang telah mendapatkan perizinan.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal lain yang juga menjadi prioritas Kementerian Investasi adalah mendorong percepatan usaha yang menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat kolaborasi antara pengusaha dengan UMKM.

"Kita akan bantu maksimal. Namun pengusaha harus mampu mendorong perekonomian lokal dan regional. Pelaku usaha harus memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha dimana proyek tersebut berada untuk bisa berkolaborasi,  berkembang dan sukses bersama," katanya.

Kata Imam, dulunya banyak investor asing masuk ke daerah, kurang memberikan kesempatan kepada pelaku usaha di daerah lokasi proyek. Dari mulai sektor engineering, konstruksi, sub kontraktor, supply chain, sampai dengan catering-nya diberikan kepada anak perusahaan atau pemegang sahamnya dari negara tersebut.

"Jadi yang mendapatkan pekerjaan hanya perusahaan itu-itu saja," ucapnya.

Untuk itu, kata Imam, pemerintah mendorong kolaborasi investor dengan pengusaha dan UMKM lokal agar terjadi perputaran uang di daerah tersebut. Tentunya pengusaha daerah yang professional dan memiliki kapasitas serta kapabilitas baik.