KKP Bukukan Minat Investasi Kemitraan Usaha Kelautan dan Perikanan Rp1,60 Triliun

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membukukan minat investasi dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan senilai Rp1,60 triliun dalam Investment and Business Matching, yang menjadi rangkaian peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas).

"Nilai tersebut terungkap setelah one on one meeting yang melibatkan para investor dalam dan luar negeri selama berlangsungnya kegiatan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Siang Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 29 November.

Machmud menjelaskan, pada forum itu, KKP menawarkan 36 proyek senilai Rp3,02 triliun, diantaranya pembangunan industri pengolahan ikan tuna, udang serta logistik rantai dingin di Kabupaten Cilacap.

Kemudian, pembangunan pabrik garam industri di Kabupaten Jeneponto, pembangunan fasilitas pengolahan hasil perikanan dan pusat logistik rantai dingin oleh di Kawasan Industri Bolok–NTT serta pembangunan pabrik pengolahan rumput laut berbasis nori di Jawa Barat. 

"Kami fasilitasi pelaku usaha untuk one on one meeting dan alhamdulillah terjaring minat investasi dan kemitraan senilai dari Rp1,6 triliun, sekitar 50 persen dari potensi investasi yang ditawarkan di forum," ucap dia.

Dia memastikan, pihaknya menyiapkan sejumlah program unggulan guna mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada pangan serta kemandirian bangsa melalui ekonomi biru. 

Menurutnya, kebijakan ekonomi biru menjadi pilar ekonomi berkelanjutan, baik keberlanjutan sumber daya perikanan maupun keberlanjutan usaha. 

Usai kegiatan, Machmud menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendampingan kepada pelaku usaha berminat berinvestasi guna mendukung pencapaian target investasi kelautan dan perikanan pada 2025 sebesar Rp 13,11 Triliun. 

"Saya juga meminta jajaran untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang menjadi tujuan rencana investasi," terangnya.

Melalui kegiatan itu, Machmud berharap, kesepakatan bisnis dan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan di Indonesia semakin berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target yang telah ditetapkan. 

Terlebih, kata dia, adanya komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan perizinan, insentif, keamanan dan kestabilan iklim politik, konektivitas hingga sumber daya manusia terampil sebagai tenaga kerja. 

Hal tersebut ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditandatangani Presiden Prabowo pada pertengahan tahun ini.

"Pemerintah berkomitmen memberikan kemudahan, karenanya kami mengajak pelaku usaha untuk menjadi bagian dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan turut berinvestasi pada program-program tersebut," jelas Machmud.

Untuk diketahui, Investment and Business Matching merupakan bagian dari rangkaian Hari Ikan Nasional (Harkannas) yang diperingati tiap 21 November. 

Forum tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal KKP Rudy Herianto Adi Nugroho dan dihadiri 351 peserta secara luring serta 1.395 peserta secara daring pada Zoom Meeting, kanal YouTube KKP dan Ditjen PDSPKP. 

Para peserta dari luar negeri, di antaranya Head of Mission/CDA Kedutaan Besar Republik Irak, perwakilan Kedutaan Besar Denmark, Kedutaan Besar Kepulauan Solomon, Taipei Economic and Trade Office dan potensial investor dari Tiongkok.