Kementerian KKP Optimistif Penyaluran Kredit untuk Sektor Kelautan dan Perikanan Tembus Rp10 Triliun

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis penyaluran kredit program bisa menembus Rp10 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari target semula Rp8,98 triliun.

Kredit ini untuk membantu pembiayaan usaha sektor kelautan dan perikanan nasional di berbagai daerah.

"Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target ini dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga dua digit atau mencapai target optimis sebesar Rp10 triliun," kata Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti dikutip Antara, Selasa, 15 Februari.

Ia mengungkapkan, melalui program Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA), KKP menempatkan Tenaga Pendamping Usaha Kelautan dan Perikanan (TPUKP) di sejumlah lokasi prioritas.

Berbagai lokasi proritas tersebut antara lain seperti di Kampung Budidaya di Kabupaten Pati, Gresik, Kupang, Pasaman Barat, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, dan Lombok Timur, serta lokasi pengembangan Klaster Daya Saing di Kabupaten Sambas, Konawe Selatan, dan Ogan Komering Ilir.

Artati memaparkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp8,05 triliun yang disalurkan ke 231.329 pelaku usaha.

Sementara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPUKP turut berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial.

Dia pun meminta prestasi ini untuk terus ditingkatkan agar kehadiran TPUKP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Artati menegaskan para TPUKP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha.

Terlebih, lanjutnya, mereka bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan.

Dikatakannya, 78 TPUKP yang tersebar di 34 Provinsi bertugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menjalankan layanan GISELA secara bergerak. "Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong agar proses pencairan pinjaman usaha dapat lebih cepat sehingga para pelaku usaha kelautan dan perikanan segera dapat merasakan manfaatnya.