Bagikan:

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur melalui program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dengan menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) setempat.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Haeru Rahayu mengatakan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan peran umat dalam mendukung program pembangunan sektor kelautan.

“Ini merupakan bentuk pemberdayaan potensi umat yang ada di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangan pers saat melakukan kunjungan kerja ke Labuan Bajo, Sabtu, 5 Februari.

Menurut Haeru, penetapan Kampung Nelayan Maju ditujukan pada Desa Warloka Pesisir, Kecamatan Komodo. Desa yang merupakan binaan PBNU tersebut hampir seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Setidaknya terdapat 259 nelayan dengan kapal tradisional di bawah 5 GT dan alat penangkap ikan pancing ulur. Adapun, komoditas unggulan yang ditekuni nelayan setempat adalah kerapu, ketambang, dan gurita.

Haeru menambahkan, diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga BUMN, dengan fokus perbaikan dan penataan sarana-prasarana publik seperti pengadaan kebutuhan dasar listrik, air bersih, dan perbaikan jalan.

“Implementasi yang KKP lakukan berupa bimbingan teknis pembuatan alat tangkap, bimtek peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan untuk para istri nelayan seperti pelatihan pembuatan abon ikan, kerupuk ikan sesuai potensi yang ada di desa tersebut, sehingga produktivitas masyarakat dapat berlangsung dari hulu ke hilir,” tuturnya.

Sebagai informasi, KKP sendiri menargetkan bisa membangun 120 Kampung Nelayan Maju yang tersebar di seluruh Indonesia pada 2022. Sedangkan untuk periode 2023 mendatang menargetkan 250 kampung, dan 2024 sebanyak 500 kampung.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program Kampung Nelayan Maju bertujuan menghadirkan kampung nelayan yang bersih nyaman, maju, dan mandiri. Program ini juga untuk menjawab persoalan kemiskinan ekstrem yang kebanyakan terjadi di wilayah pesisir.

Untuk diketahui, KKP bersama PBNU telah melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) terkait program pembangunan sektor kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan potensi umat. Penandatangan MoU bersamaan dengan Hari Lahir (Harlah) NU ke-96 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 31 Januari 2021 yang lalu.