Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, realisasi kredit program sektor kelautan dan perikanan pada triwulan I-2025 mencapai Rp1,85 triliun untuk 77.256 debitur.

Kredit itu didominasi usaha budi daya, penangkapan dan perdagangan hasil perikanan.

"Kredit itu didominasi usaha budi daya, penangkapan dan perdagangan hasil perikanan," ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Tornanda Syaifullah dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 10 Juni.

Tornanda merinci penerima kredit tersebut, yakni kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1,59 triliun untuk 32.337 debitur dan kredit ultra mikro (UMi) sebesar Rp256,61 miliar untuk 44.919 debitur.

Penyaluran terbesar terdapat pada usaha budi daya 32,86 persen, penangkapan 30,35 persen dan perdagangan hasil perikanan 22,67 persen.

Lalu, diikuti jasa perikanan 6,89 persen, pengolahan hasil perikanan 2,48 persen dan pergaraman 0,37 persen.

Menurut Tornanda, dibandingkan periode sama tahun lalu, jumlah debitur pada triwulan I-2025 ini meningkat 13,46 persen, meskipun nilai kreditnya mengalami perlambatan sebesar 7,85 persen.

"Perlambatan pada realisasi nilai KUR dapat menjadi momentum untuk memperkuat literasi keuangan dan membangun ekosistem pembiayaan lebih inklusif dan berkelanjutan," ucap dia.

Lebih lanjut, Tornanda menjelaskan, kontribusi terbesar berasal dari BRI (Rp1,17 triliun untuk 28.397 debitur), disusul Mandiri (Rp183,59 miliar), BSI (Rp427 miliar) dan BNI (Rp46,89 miliar).

Di sektor ultramikro, PT PNM menjadi penyalur dominan dengan Rp248 miliar untuk 45.196 debitur, PT Pegadaian (Rp3,42 miliar) dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Rp319 juta.

Dia menilai, KUR menjadi pengungkit utama dalam mendukung program strategis KKP, seperti program Kampung Nelayan/Budi Daya Merah Putih.

"Dengan skema pembiayaan tepat dan terintegrasi, transformasi ekonomi biru dapat lebih cepat terwujud secara menyeluruh dan berkelanjutan," tuturnya.