80 Tahun Indonesia Merdeka, DPR Singgung Kesenjangan Antardaerah

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyinggung kesenjangan antardaerah yang begitu terlihat, terutama pada sektor infrastruktur yang belum merata. Padahal, kata dia, sudah 80 tahun Indonesia merdeka.

“Kalau saya (melihat yang belum merdeka) lebih pada sektor ekonomi dan soal keadilan sosial. Soal bagaimana kesenjangan antardaerah, yang di Papua, di Maluku, di Aceh, dengan di Jawa yang seperti ini,” tuturnya di sela-sela acara sidang tahunan MPR/DPR/DPD, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 15 Agustus.

Bahkan, sambung Aria Bima, di Kalimantan masyarakatnya belum merasakan akses transportasi yang memadai. Selain itu, jalan juga belum sepenuhnya beraspal.

“Di Kalimantan jalannya masih belekuk, masih belum beraspal, yang masih harus berhari-hari untuk tempuh perjalanan. Menurut saya keadilan sosial adalah satu yang dibutuhkan, seperti halnya kalau dulu penjajahan merebut keadilan,”katanya.

Di 80 tahun Indonesia merdeka, sambung Aria Bima, seluruh masyarakat harus merasakan keadilan. Termasuk juga dalam hal infrastruktur yang memadai.

“Sekarang ini adalah bagaimana adil tidak hanya Jawa saja yang nikmat, tapi daerah-daerah itu juga mengalami kenikmatan, dan bagaimana tantangan ke depan,” jelasnya.

Di samping itu, Aria Bima juga menyinggung tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini.

Menurut dia, tantangan yang dihadapi cukup rumit baik di dalam negeri, maupun internasional.

“Setiap zaman ini mempunyai masalah yang berbeda-beda dan  setiap zaman melarikan pemimpin yang beda-beda untuk mengatasi masalahnya. Nah, Presiden ke-8, ini mempunyai dekade yang cukup rumit di tantangan global dan nasional dan daerah,” katanya.

“Saya pikir tugas Pak Prabowo kita harapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan Zaman sekarang. Karena 80 tahun inilah titik kita bisa mencapai 100 tahun menjadi bangsa yang merdeka,” sambungnya.