Presiden Prabowo Subianto menunduk, mencium Sang Merah Putih sebelum menyerahkan bendera ke pembawa baki. Adegan itu menjadi simbol paling kuat di HUT ke-80 RI. Presiden kedelapan Republik ini seakan ingin menegaskan: kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tapi janji yang harus terus ditepati.
Di halaman Istana, usai acara pengibaran sang saka merah putih, musik menggema. Presiden Prabowo Subianto, Letkol Teddy, hingga para pejabat ikut berjoget bersama rakyat. Pedagang kaki lima berjejer, warga bebas makan sepuasnya. Sebuah pesta rakyat yang hangat. Di Cilincing, Jakarta Utara, nelayan dan pedagang ikan merayakan kemerdekaan dengan lomba di Tempat Pelelangan Ikan. Mereka mengenakan pakaian adat, menunjukkan keberagaman yang hidup.
“Pemerintah harus lebih memperhatikan nelayan kecil, supaya dibantu-bantu nasib nelayan,” kata Ina (29), pedagang ikan yang hadir dengan busana adat Bugis.
Namun di balik pesta dan karnaval, suara kritis muncul. Megawati Sukarnoputri mengingatkan, usia 80 tahun kemerdekaan seharusnya menjadi momentum membangkitkan kembali semangat gotong royong. Puan Maharani menegaskan, bangsa hanya bisa kuat bila rakyat membangun masa depan bersama. Tetapi di lapangan, solidaritas sering kalah oleh kepentingan elite.
Refleksi serupa datang dari Nahdlatul Ulama. Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa, menyebut bangsa ini masih menghadapi “penjajahan baru”: kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Ia mengingatkan, Resolusi Jihad 1945 adalah bukti bahwa kemerdekaan bukan hanya urusan fisik, tapi juga kebebasan batin.
“Selama rakyat masih miskin dan akses keadilan belum merata, maka kita belum sepenuhnya merdeka,” tegasnya seperti dilansir dari web mui.
Kritik semakin tajam ketika Presiden Prabowo Subianto mengajukan APBN 2026 dengan anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah: Rp 757,8 triliun. Janji besar itu dipuji, tapi juga dipertanyakan. Pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menilai masalah utama ada di tata kelola, bukan angka. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, bahkan menyebut klaim keberhasilan Presiden Prabowo penuh overclaim, sementara data menunjukkan jumlah anak tidak sekolah justru naik menjadi 3,9 juta.
Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian/Keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026, menyatakan keinginannya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2027 atau 2028 tidak lagi mencatatkan defisit.
BACA JUGA:
Namun, Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listyanto menilai target itu tidak realistis. Justru defisit makin melebar: dari 2,27 persen PDB di 2023 menjadi 2,29 persen di 2024, tahun pertama Prabowo menjabat.
Ironi serupa tampak di sektor lain. Kompas mencatat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih menganga. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sepanjang Januari–Juni 2025 ada 42.385 pekerja kena PHK, melonjak lebih dari 32 persen dibanding tahun lalu.
Presiden Prabowo Subianto bicara lantang soal penertiban 3,1 juta hektare kebun sawit ilegal. Tapi publik menunggu bukti. Apakah komitmen itu nyata atau sekadar retorika?.
Sementara, Fadli Zon, Menteri Kebudayaan, mengingatkan bahwa pembangunan tanpa budaya ibarat rumah tanpa fondasi. Budaya bukan sekadar estetika, melainkan benteng identitas di tengah globalisasi. Pesan itu penting, tapi publik tahu: antara pidato dan prioritas kebijakan seringkali ada jurang.
Delapan dekade merdeka, Indonesia justru menghadapi tantangan dari dalam. Korupsi, politik uang, dan ketidakadilan struktural. Inilah benang merah yang mengikat semua refleksi hari kemerdekaan—bahwa musuh terbesar bangsa bukan lagi penjajah asing, melainkan kegagalan elite menjaga amanah kemerdekaan.
Dan kita berharap banyak pada Presiden Prabowo Subianto. Agar benar-benar bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
Sebab, bendera yang dicium presiden hanya bermakna jika rakyat merasakan adil dan sejahtera. Kalau tidak, pesta kemerdekaan hanyalah tari tanpa jiwa.