Utang Indonesia Makin Bengkak jika Pemerintah Tak Reformasi Penerimaan Negara

JAKARTA – Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyebut arah kebijakan fiskal yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 harus diimbangi dengan reformasi penerimaan negara.

Sebab, untuk membiayai program sosial berskala besar seperti perluasan Makan Bergizi Gratis dan agenda pembangunan lainnya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pemangkasan kebocoran anggaran.

“Pipa pajak harus diperkuat. Reformasi pajak, integrasi data, digitalisasi perpajakan, hingga pengenalan pajak karbon dan pajak ekonomi digital wajib dijalankan. Tanpa itu, keberlanjutan program sosial hanya akan menambah beban utang,” terangnya, Minggu 17 Agustus 2025.

Dia mengingatkan posisi utang pemerintah yang telah menyentuh Rp10.269 triliun atau setara 40 persen PDB, dengan rasio pajak yang stagnan di kisaran 9–10 persen.

Kondisi ini berpotensi menciptakan tekanan fiskal, di mana beban bunga utang menyedot ruang belanja pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan disiplin fiskal untuk menjaga kredibilitas pasar keuangan dan kepercayaan investor.

Target defisit nol akan realistis jika reformasi struktural dilakukan sejak awal pemerintahan.

“Jika sumber pembiayaan tidak dibenahi, APBN akan terganjal pembiayaan utang jangka pendek berbunga tinggi. Ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi,” ungkap Achmad.

Menurutnya, target ambisius APBN 2026 juga berpotensi memicu tekanan pada sektor perbankan. Pasalnya, bila pembiayaan utang jangka pendek terlalu agresif, bank akan terjebak pada portofolio surat utang berbunga tinggi yang bisa memicu crowding out kredit ke sektor riil, sehingga pertumbuhan ekonomi akan melambat.

Dia menegaskan, rencana defisit nol tetap bisa tercapai bila pemerintah mampu mengombinasikan efisiensi belanja, penguatan basis pajak, dan manajemen utang yang cermat.

“Kuncinya ada di tingkat eksekusi. Angka APBN di kertas tidak akan berarti jika tidak ada keberanian membongkar pos-pos belanja yang tidak produktif,” tegas Achmad.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 dengan target defisit sebesar 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah juga menargetkan defisit nol pada 2027 atau 2028.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen memberantas korupsi dan kebocoran anggaran, termasuk menyelamatkan Rp300 triliun APBN yang dinilai rawan diselewengkan.

Dia menyebut langkah itu penting demi menjaga amanat konstitusi serta melindungi kekayaan negara dari aliran keluar yang tidak produktif.